Revolusi Paradigma Pendidikan

Kemanakah arah pendidikan nasional kita? Tidak jelas yang dituju. Centang perenang kebijakan pendidikan baik karena aktor maupun sistemnya membuat arah pendidikan nasional tidak pernah jelas yang mau dicapai.

Budaya Instan

Kita setuju secara teoritik bahwa pendidikan adalah untuk memerdekakan. Tapi dalam tindakan, sampai saat ini kita tak pernah sampai pada kesadaran bahwa pendidikan merupakan proses menjadikan manusia berpikir merdeka dan dengan demikian diikuti tindakan-tindakan yang mendukungnya. Alih-alih demikian, pendidikan kita tidak pernah sampai pada proses pemerdekaan itu sendiri, melainkan sering justru menjadi belenggu.

Merdeka bukan berarti liar tanpa aturan atau tidak mau diatur. Berpikir merdeka dalam pengertian ini membuat manusia memiliki daya nalar yang kritis serta mampu menentukan pilihan dalam hidupnya.

Dalam konteks globalisasi pilihan lebih banyak ditentukan oleh apa yang terlihat oleh pancaindra. Pilihan ini bukan digerakkan daya nalar yang sehat melainkan hanya sekedar pemenuhan akan kebutuhan penyenangan indrawi belaka. Media iklan yang begitu dahsyat kerapkali membuat mata kita tidak lagi awas. Ini menciptakan mentalitas konsumtif. Fenomena ini sekarang membudaya dalam sanubari publik bangsa ini. Semua serba instan.

Budaya instan alias siap saji membuat manusia tidak lagi berpikir jangka panjang. Kebijakan pendidikan pun terjebak pada budaya instan. Pendidikan seperti ini amat berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Cita-cita pendidikan yang mencerdaskan rakyat hanyalah angan-angan saja.

Untuk menjadikan bangsa ini cerdas diperlukan politik pendidikan yang bervisi jelas, yakni memanusiakan manusia dan menjadikannya sebagai pribadi merdeka. Merdeka dalam arti yang mendalam, yakni membuat orang tidak tergantung kepada hal yang melekat dalam dirinya. Kelekatan akan harta benda serta jabatan membuat orang tidak merdeka secara mendasar.

Merasakan Derita Orang Lain

Kemerdekaan membuat manusia memiliki keluhuran budi serta kemampuan merasakan derita orang lain. Kemerdekaan akan membuat manusia Indonesia tidak hanya berpikir bagi dirinya sendiri.

Bangsa ini kehilangan daya kreavitas karena miskin cita-cita dan gagasan. Politik tidak lagi mampu melahirkan gagasan besar untuk membangun sebuah cita-cita besar bagaimana membawa gerbang Indonesia menuju masa depan berperadaban. Inilah yang membuat bangsa ini terpuruk karena kurangnya cita rasa dan karsa dalam perilaku sehari-hari kita.

Hal ini terjadi karena insan pendidikan yang dihasilkan adalan sosok instan yang cenderung berpikir konsumerstik. Aura batin kita tak mampu menembus mata hati yang berkesadaran dalam menciptakan cara berpikir dan bertindak dalam kerangka kemanusiaan dan keadilan. Hal ini tak akan pernah menjadi gagasan dasar dalam membentuk perilaku bangsa selama pendidikan hanya sebagai alat politik pengusaha. Pendidikan tak akan pernah menyentuh kesadaran dan melahirkan manusia rasional, selama kita dididik dalam dunia yang penuh mitos dan janji.

Prinsip dasar pendidikan adalah melahirkan manusia untuk belajar berbagi kepada sesama. Prinsip itu dijabarkan dalam proses menjadi manusia merdeka. Manusia yang berani meloncat dari pemenuhan kebutuhan akan dirinya sendiri menuju pada empati dan membantu orang lain.

Proses ini bisa dilampui bila ada kesadaran bersama bahwa kesejahteraan harus diraih untuk semuanya. Jadi pendidikan bukan untuk proses individual saja, dan akan melahirkan manusia dengan karakter individualistik. Harus disadari bahwa kenyataan distribusi kesejahteran pada bangsa ini sangat timpang.

Polarisasi dan Diskriminasi

Bayangkan jika hanya lebih kurang 2 persen saja yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kesenjangan ini membuat proses pendidikan menjadi sekedar alat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja. Kebutuhan daya nalar tak bisa terpenuhi bila ’kemerdekaan’ dan ’kesejahteraan’ tidak dijadikan fokus utama dalam pandangan pendidikan ini.

Dalam duna pendidikan sendiri ternyata tidak mengajarkan bagaimana jurang stratifikasi sosial itu dihentikan dan setiap murid mendapatkan perlakuan yang sama dan wajar. Pendidikan justru jelas-jelas mengajarkan bagaimana diskriminasi dilakukan.

Ini merupakan cermin nyata dampak integrasi pendidikan dalam pasar bebas. Jelas bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, berangkat dari soal-soal yang dikemukakan di atas, sebenarnya implikasi yang paling logis diterima atas kebijakan itu adalah mahalnya biaya pendidikan. Ada kesenjangan yang tidak sulit dipahami dengan mata telanjang, terutama ketika kaum elit berebut kue pembangunan, dan kaum miskin semata-mata tetap menjadi obyek pembangunan.

Terintegrasinya dunia pendidikan ke dalam pasar bebas dengan konsekuensi sebagaimana dipaparkan di atas di satu pihak, adalah fenomena yang tidak sebanding ataupun berlainan sama sekali dengan ketidakberdayaan ekonomi masyarakat di lain pihak. Jika di negara-negara maju, pendidikan yang berbiaya mahal tidak mendapatkan protes adalah karena masyarakatnya yang melihat kemampuan dirinya untuk mengakses dunia pendidikan tersebut.

Arah pendidikan tidak bisa dilepaskan dalam kerangka politik bangsa dalam menciptakan masyarakat sejahtera. Dalam hal ini kecenderungan pengambil kebijakan hanya berpikir secara dikotomis.

Roh pendidikan tak diarahkan untuk mendidik manusia menyadari kenyataan lingkungannya. Ironis pula ketika globalisasi yang begitu dahsyat justru dimanfaatkan para pelaku media untuk menjual mitos dan irasionalitas. Hal ini berbahaya sebab irasonalitas tersebut kan menjadi bagian dari cara berpikir bangsa yang membawa proses pembodohan secara permanen.

Kemerdekaan, Kesejahteraan dan Kemanusiaan

Pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan ala Freire tertuju untuk menggugah kesadaran pelaksanaan metode pendidikan yang bukan saja membebaskan tetapi yang terpenting kembali memanusiakan manusia; menghilangkan jejak de-humanisasi yang merasuki dunia pendidikan.

Bila pembebasan sudah tercapai, pendidikan menurut Freire adalah suatu kampanye dialogis sebagai suatu usaha pemanusiaan secara terus-menerus. Pendidikan bukan hanya menuntut ilmu, tetapi bertukar pikiran dan saling mendapatkan ilmu (kemanusiaan) yang merupakan hak bagi semua. Kunci dari pendidikan yang membebaskan dan kemudian memanusiakan.

Ruang publik kita hanya diisi oleh kaum petualang yang menggunakan gelar hebat tapi tidak isinya. Polemik terus-menerus dihadirkan untuk menghiasi publik setiap hari di media. Tetapi realitasnya polemik itu tidak mampu menjadi pelecut daya cipta untuk mengubah ketidakberdayaan menjadi keberdayaan. Ini terjadi karena kita sebagai bangsa, miskin cita-cita dan cinta.

Akar persoalannya bisa kita lacak, setidak-tidaknya dari bagaimana karakter sistem pendidikan diselenggarakan. Kita melihat bahwa pendidikan dalam bangsa ini hanya menjadi instrumen kekuasaan politik. Pendidikan disubordinasikan dalam kekuasaan politik, dan menghasilkan manusia yang hanya pandai ikut-ikutan. Mereka bagaikan robot yang dikendalikan oleh remote control, yakni pemegang kekuasaan dan pemilik modal, melalui ideologi penyeragaman. Ini membuat mereka hanya mampu menunggu petunjuk serta pedoman dari atas. Kreativitasnya minim.

Akibatnya birokrasi menjadi lambat dalam merespon perubahan. Ketidakmampuan ini disebabkan oleh ketidakberdayaan mereka untuk keluar dari kultur lama. Di mana kemandiran individu direduksi menjadi ketaatan buta yang dikendalikan oleh sistem penyeragaman. Ini membuat gerbang reformasi terseok-seok, yang disebabkan oleh ketidakberdayaan untuk merespon perubahan yang begitu cepat.

Selama revolusi pendidikan tidak dijalankan, jangan berharap lahir manusia Indonesia yang bermutu. Revolusi pendidikan perlu segera dijalankan dengan mengubah orientasi pendidikan dari watak elitis, yakni hanya mengejar-ngejar gelar, pangkat, kedudukan tanpa memperhatikan pembentukkan karakter manusianya. Dengan mengabaikan hal ini, berarti pendidikan hanya sekedar transfer ilmu saja. Akibatnya lepas dari moralitas.

Realitas proses pendidikan yang membebaskan hanya bisa terwujud bila birokrasi pendidikan mengubah paradigma pendidikan bukan semata-mata sebagai alat politik kekuasaan. Pendidikan harus menentukan arah politik arah bangsa ini. Di sinilah pentingnya seorang pemimpin yang memiliki visi yang jelas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Benny Susetyo, adalah Pemerhati Masalah Sosial