Revolusi Paradigma Pendidikan

Kemanakah arah pendidikan nasional kita? Tidak jelas yang dituju. Centang perenang kebijakan pendidikan baik karena aktor maupun sistemnya membuat arah pendidikan nasional tidak pernah jelas yang mau dicapai.

Budaya Instan

Kita setuju secara teoritik bahwa pendidikan adalah untuk memerdekakan. Tapi dalam tindakan, sampai saat ini kita tak pernah sampai pada kesadaran bahwa pendidikan merupakan proses menjadikan manusia berpikir merdeka dan dengan demikian diikuti tindakan-tindakan yang mendukungnya. Alih-alih demikian, pendidikan kita tidak pernah sampai pada proses pemerdekaan itu sendiri, melainkan sering justru menjadi belenggu.

Merdeka bukan berarti liar tanpa aturan atau tidak mau diatur. Berpikir merdeka dalam pengertian ini membuat manusia memiliki daya nalar yang kritis serta mampu menentukan pilihan dalam hidupnya.

Dalam konteks globalisasi pilihan lebih banyak ditentukan oleh apa yang terlihat oleh pancaindra. Pilihan ini bukan digerakkan daya nalar yang sehat melainkan hanya sekedar pemenuhan akan kebutuhan penyenangan indrawi belaka. Media iklan yang begitu dahsyat kerapkali membuat mata kita tidak lagi awas. Ini menciptakan mentalitas konsumtif. Fenomena ini sekarang membudaya dalam sanubari publik bangsa ini. Semua serba instan.

Budaya instan alias siap saji membuat manusia tidak lagi berpikir jangka panjang. Kebijakan pendidikan pun terjebak pada budaya instan. Pendidikan seperti ini amat berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Cita-cita pendidikan yang mencerdaskan rakyat hanyalah angan-angan saja.

Untuk menjadikan bangsa ini cerdas diperlukan politik pendidikan yang bervisi jelas, yakni memanusiakan manusia dan menjadikannya sebagai pribadi merdeka. Merdeka dalam arti yang mendalam, yakni membuat orang tidak tergantung kepada hal yang melekat dalam dirinya. Kelekatan akan harta benda serta jabatan membuat orang tidak merdeka secara mendasar.

Merasakan Derita Orang Lain

Kemerdekaan membuat manusia memiliki keluhuran budi serta kemampuan merasakan derita orang lain. Kemerdekaan akan membuat manusia Indonesia tidak hanya berpikir bagi dirinya sendiri.

Bangsa ini kehilangan daya kreavitas karena miskin cita-cita dan gagasan. Politik tidak lagi mampu melahirkan gagasan besar untuk membangun sebuah cita-cita besar bagaimana membawa gerbang Indonesia menuju masa depan berperadaban. Inilah yang membuat bangsa ini terpuruk karena kurangnya cita rasa dan karsa dalam perilaku sehari-hari kita.

Hal ini terjadi karena insan pendidikan yang dihasilkan adalan sosok instan yang cenderung berpikir konsumerstik. Aura batin kita tak mampu menembus mata hati yang berkesadaran dalam menciptakan cara berpikir dan bertindak dalam kerangka kemanusiaan dan keadilan. Hal ini tak akan pernah menjadi gagasan dasar dalam membentuk perilaku bangsa selama pendidikan hanya sebagai alat politik pengusaha. Pendidikan tak akan pernah menyentuh kesadaran dan melahirkan manusia rasional, selama kita dididik dalam dunia yang penuh mitos dan janji.

Prinsip dasar pendidikan adalah melahirkan manusia untuk belajar berbagi kepada sesama. Prinsip itu dijabarkan dalam proses menjadi manusia merdeka. Manusia yang berani meloncat dari pemenuhan kebutuhan akan dirinya sendiri menuju pada empati dan membantu orang lain.

Proses ini bisa dilampui bila ada kesadaran bersama bahwa kesejahteraan harus diraih untuk semuanya. Jadi pendidikan bukan untuk proses individual saja, dan akan melahirkan manusia dengan karakter individualistik. Harus disadari bahwa kenyataan distribusi kesejahteran pada bangsa ini sangat timpang.

Polarisasi dan Diskriminasi

Bayangkan jika hanya lebih kurang 2 persen saja yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kesenjangan ini membuat proses pendidikan menjadi sekedar alat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja. Kebutuhan daya nalar tak bisa terpenuhi bila ’kemerdekaan’ dan ’kesejahteraan’ tidak dijadikan fokus utama dalam pandangan pendidikan ini.

Dalam duna pendidikan sendiri ternyata tidak mengajarkan bagaimana jurang stratifikasi sosial itu dihentikan dan setiap murid mendapatkan perlakuan yang sama dan wajar. Pendidikan justru jelas-jelas mengajarkan bagaimana diskriminasi dilakukan.

Ini merupakan cermin nyata dampak integrasi pendidikan dalam pasar bebas. Jelas bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, berangkat dari soal-soal yang dikemukakan di atas, sebenarnya implikasi yang paling logis diterima atas kebijakan itu adalah mahalnya biaya pendidikan. Ada kesenjangan yang tidak sulit dipahami dengan mata telanjang, terutama ketika kaum elit berebut kue pembangunan, dan kaum miskin semata-mata tetap menjadi obyek pembangunan.

Terintegrasinya dunia pendidikan ke dalam pasar bebas dengan konsekuensi sebagaimana dipaparkan di atas di satu pihak, adalah fenomena yang tidak sebanding ataupun berlainan sama sekali dengan ketidakberdayaan ekonomi masyarakat di lain pihak. Jika di negara-negara maju, pendidikan yang berbiaya mahal tidak mendapatkan protes adalah karena masyarakatnya yang melihat kemampuan dirinya untuk mengakses dunia pendidikan tersebut.

Arah pendidikan tidak bisa dilepaskan dalam kerangka politik bangsa dalam menciptakan masyarakat sejahtera. Dalam hal ini kecenderungan pengambil kebijakan hanya berpikir secara dikotomis.

Roh pendidikan tak diarahkan untuk mendidik manusia menyadari kenyataan lingkungannya. Ironis pula ketika globalisasi yang begitu dahsyat justru dimanfaatkan para pelaku media untuk menjual mitos dan irasionalitas. Hal ini berbahaya sebab irasonalitas tersebut kan menjadi bagian dari cara berpikir bangsa yang membawa proses pembodohan secara permanen.

Kemerdekaan, Kesejahteraan dan Kemanusiaan

Pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan ala Freire tertuju untuk menggugah kesadaran pelaksanaan metode pendidikan yang bukan saja membebaskan tetapi yang terpenting kembali memanusiakan manusia; menghilangkan jejak de-humanisasi yang merasuki dunia pendidikan.

Bila pembebasan sudah tercapai, pendidikan menurut Freire adalah suatu kampanye dialogis sebagai suatu usaha pemanusiaan secara terus-menerus. Pendidikan bukan hanya menuntut ilmu, tetapi bertukar pikiran dan saling mendapatkan ilmu (kemanusiaan) yang merupakan hak bagi semua. Kunci dari pendidikan yang membebaskan dan kemudian memanusiakan.

Ruang publik kita hanya diisi oleh kaum petualang yang menggunakan gelar hebat tapi tidak isinya. Polemik terus-menerus dihadirkan untuk menghiasi publik setiap hari di media. Tetapi realitasnya polemik itu tidak mampu menjadi pelecut daya cipta untuk mengubah ketidakberdayaan menjadi keberdayaan. Ini terjadi karena kita sebagai bangsa, miskin cita-cita dan cinta.

Akar persoalannya bisa kita lacak, setidak-tidaknya dari bagaimana karakter sistem pendidikan diselenggarakan. Kita melihat bahwa pendidikan dalam bangsa ini hanya menjadi instrumen kekuasaan politik. Pendidikan disubordinasikan dalam kekuasaan politik, dan menghasilkan manusia yang hanya pandai ikut-ikutan. Mereka bagaikan robot yang dikendalikan oleh remote control, yakni pemegang kekuasaan dan pemilik modal, melalui ideologi penyeragaman. Ini membuat mereka hanya mampu menunggu petunjuk serta pedoman dari atas. Kreativitasnya minim.

Akibatnya birokrasi menjadi lambat dalam merespon perubahan. Ketidakmampuan ini disebabkan oleh ketidakberdayaan mereka untuk keluar dari kultur lama. Di mana kemandiran individu direduksi menjadi ketaatan buta yang dikendalikan oleh sistem penyeragaman. Ini membuat gerbang reformasi terseok-seok, yang disebabkan oleh ketidakberdayaan untuk merespon perubahan yang begitu cepat.

Selama revolusi pendidikan tidak dijalankan, jangan berharap lahir manusia Indonesia yang bermutu. Revolusi pendidikan perlu segera dijalankan dengan mengubah orientasi pendidikan dari watak elitis, yakni hanya mengejar-ngejar gelar, pangkat, kedudukan tanpa memperhatikan pembentukkan karakter manusianya. Dengan mengabaikan hal ini, berarti pendidikan hanya sekedar transfer ilmu saja. Akibatnya lepas dari moralitas.

Realitas proses pendidikan yang membebaskan hanya bisa terwujud bila birokrasi pendidikan mengubah paradigma pendidikan bukan semata-mata sebagai alat politik kekuasaan. Pendidikan harus menentukan arah politik arah bangsa ini. Di sinilah pentingnya seorang pemimpin yang memiliki visi yang jelas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Benny Susetyo, adalah Pemerhati Masalah Sosial

Membongkar Akar Kemiskinan

Semua figur politisi dari partai besar maupun kecil menyuarakan keinginan menghilangkan kemiskinan di negeri ini meski belum jelas bagaimana konsepsi dan programnya.

Dunia kemiskinan tidak hanya ditemui di desa, tetapi juga di perkotaan. Keduanya terkait erat bila dihubungkan dengan proses urbanisasi yang mengumuhkan perkotaan. Namun, jika ditelusuri akar masalahnya, kemiskinan di desalah menjadi penyebab, sedangkan kemiskinan di perkotaan lebih sebagai akibat.

Maka, jika kemiskinan di desa bisa diatasi, kemiskinan di kota dengan sendirinya bisa diperkecil. Atau, jika akar kemiskinan akan dibongkar, harus bertolak dari desa.

”Zoning” kemiskinan

Dalam era demokrasi perlombaan antara partai dan figur politisi tentu akan ada yang menang, setengah menang, maupun tidak kebagian menang. Dalam hal ini tidak ada yang kalah. Jika nanti ada yang menjadi pelaksana pemerintahan, pengawas pemerintahan, atau menjadi warga biasa, sebagai politisi semua harus tetap berkiprah menghilangkan kemiskinan.

Jika akar kemiskinan ada di desa, apa wujudnya? Selama ini warga desa kita kurang mendapat pendidikan yang mengarah pada menghilangkan kemiskinan.

Di suatu wilayah, katakan kabupaten, perlu diciptakan zoning kemiskinan yang dibuat bertingkat. Kriterianya bisa ditentukan atas dasar aktivitas ekonomi warga yang disesuaikan kondisi sumber dayanya, baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Kondisi zonasi kemiskinan itu menjadi bahan pendidikan yang harus dididikkan kepada masyarakat di desa. Masyarakat desa harus disadarkan tingkat kemiskinannya agar timbul gairah bersama bagaimana menghilangkannya.

Dari zoning ini bisa ditentukan juga gambaran desa mana yang mampu menjadi trigger yang menyebabkan zona miskin bisa lebih bergerak ekonominya. Mungkin dengan perbaikan infrastruktur, pemberian modal, atau pelatihan untuk keahlian tertentu. Semua berkat dorongan trigger itu.

Desa lebih hidup karena akar kemiskinan dikuasai. Pendidikan masyarakat yang mengarah pembongkaran akar kemiskinan akan bergerak lebih produktif lagi jika diisi pendidikan yang intensif dalam pembentukan modal usaha melalui pembangunan kelembagaan perbankan di pedesaan dan kiprahnya kalangan swasta yang sudah mapan serta thing tank dari perguruan tinggi.

Kemiskinan relatif

Proses rasionalisasi usaha perekonomian desa perlu menjadi pusat pemikiran para politisi yang kini sedang berlomba mendapat kedudukan politik di kelembagaan eksekutif maupun legislatif. Semua harus bisa menciptakan kemauan politik yang jelas terkait cara membongkar akar kemiskinan negeri ini.

Diyakini, sebagian besar bentuk kemiskinan yang dihadapi tergolong kemiskinan relatif, bukan kemiskinan absolut. Karena itu, dengan pendidikan masyarakat yang solid, yang terprogram secara territorial specific oleh para pemangku otonomi daerah, diyakini kemiskinan bisa teratasi, dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Semua bisa diwujudkan jika timbul kesadaran politik dalam membongkar akar kemiskinan di pedesaan.

Amat diharapkan, kalangan perbankan menjadi pelopor dalam menghadapi akar kemiskinan, jangan hanya di-counter dengan pernyataan bahwa dulu sudah ada upaya perbankan ”khusus”, tetapi mengapa berubah menjadi bank umum. Bank pertanian pun dinyatakan maju-mundur dalam rencana pembentukannya. Konon, ada perundangan yang melarang berdirinya bank khusus. Jika benar, mungkin perlu ada revisi.

Dalam kondisi politik masa depan, diharapkan hasil pemilu kali ini bisa membuahkan suasana berbeda untuk menghadapi kemiskinan bangsa. Dan, desa menjadi isu dominan, sedangkan penggerak utamanya ialah permodalan usaha yang dikelola mekanisme perbankan di desa.

Pendidikan

Bagaimana rasionalisasi pertanian dan masyarakat pedesaan diwujudkan. Salah satunya pendidikan dengan menanamkan mentalitas industrial yang setiap langkah usahanya mengejar nilai tambah. Jika semula hanya bisa menghasilkan produksi bahan baku, dengan industrialisasi di pedesaan diupayakan bisa diproduksi menjadi komoditas primer, sekunder, tersier, sampai kuarter, baru masuk pasar.

Semua itu adalah proses pendidikan masyarakat yang akarnya ada di permodalan. Fokusnya tentu pada mekanisme perbankan. Terkait dengan pembangunan pedesaan berupa usaha mikro, kecil, dan menengah yang pada prinsipnya harus bisa dikreasi, diciptakan, dan diselenggarakan di pedesaan, termasuk model perbankan, oleh masyarakat desa dan menjadi milik warga desa.

Kalau semua partai besar dan kecil serta politisinya menuju ke desa, kita berharap, akar kemiskinan bangsa segera dibongkar. Dari desalah pembangunan nasional kita ke depan.

Sjamsoe’oed Sadjad, Guru Besar Emeritus IPB

Sumber: Kompas, 23 April 2009

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/23/03143630/membongkar.akar.kemiskinan

Buya Hamka: Jejak Pemikiran dan Teladan

BUYA Hamka adalah sosok cendekiawan Indonesia yang memiliki pemikiran membumi dan bervisi masa depan. Pemikirannya tidak hanya berlaku di zamannya, naman masih sangat kontekstual di masa kini. Produktivitas gagasannya di masa lalu sering menjadi inspirasi dan rujukan gagasan-gagasan kehidupan di masa kini.

Hamka mewakili sosok kepribadian yang cemerlang. Ratusan karya tulis dilahirkannya dari ketajaman memotret berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan. Tidak mengherankan bila dalam Oxford History of Islam (2000), John L Esposito pun menyandingkannya dengan pemikir besar Muslim terkemuka.

Menafsirkan berbagai karya Hamka di masa lalu yang masih aktual di masa kini bisa didapatkan kesimpulan bahwa diri dan pemikirannya mewakili sosok cendekiawan yang, meminjam Idi Subandy Ibrahim dalam Hamka, Jembatan Dua Dunia (Pikiran Rakyat 2008), humanis-religius. ”Di Bawah Lindungan Ka`bah”, ”Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”, ”Falsafah Hidup”, ”Islam dan Demokrasi”, ”Keadilan Sosial dalam Islam”, dan lainnya menunjukkan kecintaannya yang mendalam akan nilai-nilai keadilan dalam bermasyarakat dan kepekaannya terhadap realitas sosial. Karya-karya tersebut menjadi penunjuk atas keluasan cakrawala berpikir seorang Buya Hamka.

Pemikiran Buya Hamka relevan di tengah-tengah masalah keberagamaan bangsa ini yang pasang surut di tengah tarik-menarik antara konflik dan kekerasan. Keberagamaan yang tidak kontekstual dan hanya mementingkan tata cara keberagamaan formal sebagai ”substansi” beragama dan ”satu-satunya” cara terbaik beragama justru seringkali menyeret seseorang ke dalam pemikiran yang sempit. Seolah-olah kehidupan ini dihuni oleh segolongan orang yang memiliki cara beriman dan beragama yang sama persis.

Secara kontekstual, kehidupan beragama seperti adanya inilah yang menjadi fakta masyarakat. Kekerasan dan konflik kerap dipicu oleh sentimen yang dibangun melalui sempitnya cara memandang hidup dan kehidupan. Pluralitas adalah kenyataan kehidupan. Dalam konteks ini dibutuhkan pemikiran yang bisa mengayomi semua dimensi kehidupan. Penghargaan dan sikap toleran atas perbedaan jauh lebih penting dikemukakan untuk menciptakan tata kehidupan yang damai.

Tafsir atas pemikiran Buya Hamka memang beragam. Namun perbedaan tafsir di dalamnya seharusnya dikokohkan dalam kerangka memperkaya khasanah keberagamaan dari sudut pandang substansinya. Ini akan sejalan dengan semangat pemikiran Buya Hamka sebagai intelektual yang mencintai keadilan dan memandang perbedaan sebagai suatu kenyataan hidup. Untuk mendapatkan contohnya, sosok pemikiran Buya Hamka seperti di atas dapat dijumpai dalam jejak-jejak pengaruhnya kepada, misalnya, pemikiran dan kepribadian

Buya Syafii Maarif, salah seorang mantan Ketua PP Muhammadiyah yang mengaku pembentukan kepribadiannya banyak dipengaruhi olehnya. Kecintaan atas keadilan dan kemanusiaan menjadi semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih damai di tengah realitas sosial yang beragam. Pribadi tangguh yang dilahirkan dari tanah Minang ini memberikan teladan untuk bersikap dewasa dan menghargai pluralisme serta mengakui perbedaan.

Perbedaan keyakinan bukan jalan atau peluang untuk saling bermusuhan. Hemat penulis, karakteristik keberimanan yang otentik seperti ini bila tidak dikembangkan justru berpeluang melahirkan keberimanan yang sempit yang menjadi jalan untuk melihat the others selalu sebagai sosok yang harus dilawan dan dimusuhi.
Keberpihakannya pada keadilan tercermin dari persahabatan antara Buya dengan Kardinal Justinus Darmoyuwono.

Kedua tokoh agama tersebut bersatu menentang kekuasaan Soeharto pada tahun 1970an yang sudah mulai menampakkan tanda-tanda otoriterismenya. Buya Hamka dan Kardinal Darmoyuwono memiliki perbedaan prinsip keagamaan tetapi justru memiliki hubungan yang sangat baik. Pada saat menyangkut masalah kebangsaan mereka bersatu menentang kekuasaan pemerintahan yang zalim. Hal itulah yang saat ini sudah minimal, saat Indonesia kehilangan tokoh-tokoh yang peduli pada masalah kebangsaan.
Saat ini tokoh-tokoh masyarakat dan elite politik kehilangan roh kerakyatan seperti yang dimiliki Buya Hamka.

Beliau adalah seseorang yang terbuka terhadap keyakinan orang lain. Selain itu, memiliki sikap bahwa manusia harus hidup berdampingan secara toleran, menghormati perbedaan, menjaga keyakinan dan menjunjung tinggi kebebasan. Pergaulan Buya melintas batas suku, bangsa, agama dan keturunan.

Kepribadiannya dicerminkan dari sikapnya yang terbuka. Buya juga membaca karya-karya sarjana Prancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud dan sebagainya. Ia seorang Muslim yang tidak harus antibarat hanya karena melihat barat dianggap terlalu banyak yang tidak sesuai dengan sikap keberagamaannya.

Ketegaran dan ketangguhan seorang cendekiawan seperti Buya Hamka inilah yang semakin jarang ditemui di tengah dunia yang instan, pragmatis dan simplifikatif. Buya adalah seorang yang berpendirian teguh memperjuangkan keadilan. Ia berani melawan kekuasaan yang zalim sehingga ia dipenjara berkali-kali. Keberaniannya sungguh-sungguh ditegakkan atas nama kebenaran dan pembelaan atas ketidakadilan.
Sikap keberagamaan yang memerankan kepedulian pada realitas sosial akan melahirkan cara beriman yang lebih terbuka dan menghargai perbedaan.

Kemajemukan adalah fakta sosial yang tak bisa diingkari. Pemikiran yang sempit akan berkecenderungan untuk membela dirinya sendiri dengan kepedulian yang sangat kecil, bahkan musnah, terhadap orang lain. Bahkan dalam segolongan sekalipun, sikap seperti ini bisa membayakan perdamaian karena apapun yang terlihat berbeda selalui disikapi sebagai musuh. Sebagai musuh, tak ada cara lain selain ditundukkan, karena ia dianggap mengganggu.

Buya Hamka sudah menyelami realitas sosial seperti ini dalam khasanah kebangaan Indonesia di masa lalu. Keterbukaannya terhadap perbedaan sekaligus meletakkan sikap dasar toleransi adalah jalan yang paling baik daripada menutup semua peluang dialog dan hidup berdampingan. Indonesia adalah bangsa yang dibangun atas dasar kesamaan nasib, bukan semata-mata kesamaan berkeimanan. Sudah selayaknya bangsa ini diolah dan dibangun dengan cara pandang yang terbuka pula.

Adapun keimanan bersifat membantu mendorong tumbuhnya semangat penghargaan ini. Apapun jenis keimanan ini sifatnya lebih individualistik dan diharapkan memberikan semangat untuk lebih arif terhadap realitas sosial yang ada. Keimanan bukan untuk melahirkan permusuhan, melainkan untuk meretas persaudaraan setiap saat. Perbedaan bukan jalan menuju peperangan, melainkan jalan menuju kedamaian yang sesungguhnya. Dan untuk itu pula perbedaan itu ada.

Buya Hamka memberikan banyak teladan kepada Indonesia sebagai bangsa di tengah-tengah realitas perbedaan yang ada. Sosok yang tangguh dan mau bersahabat dengan siapa saja yang memiliki kemanusiaan perlu dicontoh bukan hanya oleh mereka yang Muslim, melainkan siapa saja yang mengaku sebagai manusia Indonesia.

Sumbangsih pemikiran yang otentik dan kontekstual untuk kehidupan kebangsaan yang sehat itulah yang perlu digali dari sosok Buya Hamka. Menelusuri jejak-jejak pemikiran seharusnya memupuk keteladanan berpikir, bertindak dan berperilaku. Para elit politik, sosial, dan agama yang masih mengedepankan cara berpikir ”segolongan” seharusnya lebih banyak menimba pemikiran Buya Hamka.

Bangsa ini merindukan lahirnya buya-buya baru yang berani belajar dari kegagalan masa lampau dan menatap masa depan dengan landasan utama: kemanusiaan dan keadilan.

BENNY SUSETYO, adalah Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Dewan Pembina Averroes Community