Kamis, 11 Mei 2017

Wawancara Lengkap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo: Cara Berdemokrasi Kita Sudah Tidak Pancasilais. Catat! Saya Pertanggungjawabkan Ucapan Saya Ini


Pada 5 Oktober 2015, Tentara Nasional Indonesia (TNI) genap berusia 70 tahun. Sebetulnya, banyak kalangan yang berharap agar TNI kembali mengambil peran dalam penyelenggaraan negara, mengingat situasi negara yang semakin tidak menentu sekarang ini. Apa sikap TNI?
Secara khusus FORUM diterima Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di kantornya di Sub-Detasemen Markas Besar TNI, Jalan Merdeka Barat, yang berdekatan dengan Istana. Berikut petikannya:
Banyak masyarakat sedih melihat kondisi TNI saat ini. Sebuah lembaga negara yang sangat kuat dan solid sejak kelahirannya tahun 1945, pernah menjadi penyelamat NKRI dari berbagai krisis nasional, pernah menjadi dinamisator dan stabilisator, tapi sekarang hanya menjadi penjaga perbatasan, merawat persenjataan, latihan dan latihan, menjadi bala bantuan bencana alam dan SAR. Bagaimana sebenarnya posisi TNI saat ini secara umum?
Masyarakat mana yang sedih? Saya kira masyarakat tidak perlu bersedih melihat kondisi TNI hari ini. Karena terlalu dangkal bila ada yang mengatakan TNI sekarang “hanya” menjadi penjaga perbatasan, merawat persenjataan, latihan dan latihan, hanya sebagai bala bantuan bencana alam dan SAR. Itu hanya sebagian kecil dari tugas TNI.
Yang pasti, posisi TNI sebagai unsur pertahanan negara sudah jelas dengan peran dan tugasnya, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No 34 Tahun 2004 yang menyebutkan tugas pokok TNI pada prinsipnya ada tiga, yaitu: pertama, menegakkan kedaulatan negara; kedua, mempertahankan keutuhan wilayah: dan ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan.
Tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Nah, salah satu implementasi pada peran dan tugas OMSP-nya, TNI saat ini telah membantu terbangunnya kedaulatan pangan. Karena dalam perspektif TNI, kedaulatan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara dan keamanan negara, sekaligus melindungi segenap bangsa dari krisis pangan. Selain itu masih banyak lagi peran-peran lainnya yang bisa dimainkan TNI dalam tugas dan pengabdiannya.
Anda puas dengan kondisi TNI seperti sekarang ini?
Sebagai Panglima TNI, saya justru bangga-bangganya dengan TNI saat ini. TNI saat ini justru dalam kondisi terbaiknya. Dan itu semuanya adalah dari jerih payah para pendahulu saya. Sebutlah dari soliditas sebagai organisasi, kemudian sumber daya manusia, alutsista, peraturan perundang-undangan yang mendukung, dukungan anggaran, kesejahteraan prajurit dan banyak aspek lainnya lagi. Belum pernah TNI dalam kondisi yang lebih baik dari sekarang ini. Tentu menjadi ironis kalau ada masyarakat yang sedih melihat kondisi TNI saat ini.
Setelah keluar dari panggung politik selama 17 tahun, konon banyak prajurit dan perwira TNI yang “gregetan” dengan situasi politik saat ini. Benarkah?
Sesungguhnya TNI tidak keluar dari panggung politik negara, tetapi TNI tidak lagi bermain di arena politik praktis.
Bagi TNI dinamika politik dalam iklim demokrasi saat ini adalah suatu hal yang biasa, selama tidak menimbulkan masalah keamanan negara dan tidak menghilangkan Empat Pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
Jadi, bila Anda bertanya benarkah ada yang ‘’gregetan’’, saya kira Anda sebagai media yang bonafide, lebih tahu jawabannya. Tapi menurut saya tidak benar adanya sinyalemen banyak prajurit dan perwira yang “gregetan” dengan situasi negara saat ini. Meskipun demikian, TNI berharap dinamika politik yang terjadi jangan menimbulkan kegaduhan yang merugikan rakyat dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik terhadap rakyat.
Sebaliknya kita berharap dinamika apapun yang berkembang pada era domokrasi ini adalah dinamika untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi kesulitan rakyat dan mengatasi kemiskinan, baik pada sektor pangan, papan dan perumahan akibat pengaruh perkembangan lingkungan global dan regional.
Sejak reformasi 1998 sampai dengan sekarang, TNI sebagai institusi keamanan negara di bidang pertahanan dipastikan menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan politik negara yang ditetapkan presiden. Dan bukan politik kekuasaan parpol pengusung presiden.
TNI akan setia dan patuh kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU, sekaligus sebagai atasan langsung Panglima TNI sepanjang presiden juga taat kepada konstitusi dan menjunjung tinggi Empat Pilar Kebangsaan tersebut.
Beberapa kalangan berharap kita kembali kepada UUD 1945 versi 18 agustus 1945. Anda setuju?
Bila Anda buka teks ‘’Sumpah Prajurit’’, sumpah nomor satu berbunyi: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945’’. Sumpah ini tidak berubah sejak lahirnya TNI 5 Oktober 1945 sampai sekarang.
Artinya bila ada keputusan politik untuk kembali ke UUD 1945 versi 18 Agustus 1945, bagi kami itu adalah keputusan yang sangat baik. Yang artinya kita kembali kepada kemurnian jati diri bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yang berideologikan Pancasila.
Banyak yang menilai kondisi Indonesia semakin terpuruk paska-Reformasi 1998. Tanggapan Anda ?
Sejak reformasi, kita akui bangsa Indonesia mengalami kemunduran dan menjadi lemah dalam memegang teguh Empat Pilar Kebangsaan yang kita tetapkan sebagai arah perjuangan sejak kemerdekaan, sehingga sejak reformasi kehilangan arah dan cenderung mengadopsi cara-cara orang dari negara lain, yang secara hakiki tidak sesuai dengan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia.
Apakah situasi sekarang jauh lebih buruk dibanding situasi menjelang kerusuhan 1998. Apa TNI mengamati?
Begini. Jika dikatakan situasi sekarang ini lebih terpuruk dari 1998, saya pikir jauh sekali. Kenapa? Situasi menjelang 1998 itu didahului dengan krisis ekonomi, kemudian krisis politik. Krisis ekonomi waktu itu, kurs US dollar dari Rp2.500 menjadi Rp15.000. Naik 600%. Sekarang dalam asumsi APBN, kurs dolar adalah Rp12.500, dan sekarang menjadi Rp14 ribu sekian. Jadi naik Rp2000-an atau hanya belasan persen. Membandingkan belasan persen dengan 600% kan sangat jauh. Itu yang pertama.

Yang kedua. Kondisi ini bukan murni disebabkan dalam negeri tetapi lebih besar dari global. Harusnya kita menghitung begini: berapa sih pelemahan mata uang Malaysia? Berapa sih Singapura? Berapa sih Jepang? Berapa sih di Eropa? Dibandingkan dengan negara-negara Eropa itu kan rata-rata 30-an persen. Kita hanya 19 sekian persen.
Nah, dalam kondisi seperti ini harusnya kita bersyukur. Dibanding negara-negara itu kita masih punya ketahanan seperti sekarang ini. Hanya permasalahan sekarang ini adalah bagaimana agar kita jangan gaduh. Bagaimana? Ya saya minta media, tolong dong.
Yang bikin gaduh kan elite politik?
Iya. Tapi kalau tidak disampaikan ke masyarakat oleh media, tidak akan sampai.
Jadi kalau kita gaduh, lama-lama orang berasumsi “Oh empat belas setengah, keliatannya kok gaduh? Kok tidak ada baik-baiknya? Kan gitu kan? Akhirnya perdagangan menggunakan asumsi lima belas. Begitu menggunakan asumsi lima belas apapun yang dilakukan akan naik.
Padahal sebenarnya kalau menurut saya, tolok ukurnya dua, yaitu harga minyak dunia sama suku bunga The Fed (bank sentral Amerika Serikat). Begitu suku bunga naik, dolar menguat. Begitu harga minyak turun, dolar juga menguat. Kan gitu. Ini yang sebenarnya dikatakan perang proxy, yang dilakukan oleh salah satu negara besar kepada negara lawannya.
Jadi TNI mengamati sampai sejauh itu?
Saat ini tidak ada lagi perang ideologi. Perang sekarang ini berlatar belakang energi. Dan secara pelan-pelan ke pangan dan ekonomi. Di mana pun.
Dapat saya pastikan, 70% perang pada masa ini berlatar belakang perebutan energi. Lihat Ukraina, penghasil sepuluh juta barel per hari. Sekarang mereka konflik dengan Rusia.
Mengapa saya pelajari sampai seperti ini? Karena menurut perhitungan saya sangat mengerikan.
Kenapa bisa mengerikan?
Begini. Menurut ilmuwan, daya tampung bumi saat ini hanya untuk 3-4 miliar manusia, untuk hidup secara normal. Nah tahun 2011 saja sudah 7 miliar. Merujuk Teori Malthus, pertambahan manusia belakangan ini melebihi deret ukur normal. Pada 1800-an jumlah penduduk baru satu miliar. Tahun 1930 jadi dua miliar. Lalu hanya dalam 30 tahun pada 1960 jadi tiga miliar. Sekarang 2015 ini sekitar 7,2 miliar.
Di sisi lain, British Petroleum menyatakan bahwa energi fosil akan habis pada 2056. Tapi BP juga menyatakan, pada tahun 2035 konsumsi energi naik 40% karena lonjakan penduduk. Kalau kita konversi, bukan 2056 habisnya, tapi tahun 2043. Pada tahun 2043 kalo naiknya normal saja, pada saat itu ada lebih 12,3 miliar manusia atau tiga kali lipat dari daya tampung bumi. Itu mengerikan.
Lalu?
Ilmu pengetahuan sekarang baru menemukan pengganti energi fosil adalah energi hayati tumbuh-tumbuhan. Dan energi hayati hanya ada di ekuator (khatulistiwa), karena vegetasinya tumbuh sepanjang tahun. Itu ada di Indonesia (di ASEAN), Afrika Tengah dengan Kongo, Amerika Latin dengan Argentina.
Nah, pada 2043 yang saya katakan tadi, jumlah penduduk dunia 12,3 miliar. Yang di ekuator 2,5 miliar. Yang 9,8 di luar ekuator, mereka yang alami krisis pangan, krisis energi dan kemudian krisis air. Karena itu pasti mencari pangan ke wilayah ekuator.
Ditinjau dari kandungan alamnya, di wilayah ekuator yang paling sejahtera dari semuanya adalah Indonesia. Lalu kira-kira apa yang terjadi terhadap Indonesia kalau yang 9,8 miliar itu kelaparan?
Akan ada invasi ke Indonesia?
Ya. Kita akan diserang, 28 tahun lagi.
Apa serangan awal sudah dimulai?
Sudah. Reformasi (1998) itu termasuk serangan proxy ke Indonesia juga.
Apa persiapan kita?
Kita punya modal modal geografi dan modal demografi. Geografi, kita punya tanah dan punya laut. Maka kita harus menjadi negara agraris dengan memanfaatkan energi dan industri dan lain-lain. Kita juga harus menjadi negara maritim. Maritim adalah memafaatkan permukaan, memanfaatkan dalam, memanfaatkan dasar dan memanfaatkan pantainya. Nah kalau dua ini (agraris dan maritim) kita manfaatkan, luar biasa.
Yang luar biasa kita punya demografi. Demografi kita punya dua. Satu, kita punya kearifan lokal, yang kedua adalah Pancasila. Kearifan lokal kita sudah terbukti. Ada dua kerajaan besar pernah ada di sini: Sriwijaya dan Majapahit. Kearifan lokal itu membuat bangsa ini kuat dan tidak hancur ketika diserang dari luar. Kearifan lokal itu adalah sifat gotong royong. Bangsa ini bisa merdeka karena gotong royong.
Di samping itu Founding Fathers kita kemudian melahirkan Pancasila. Karena kita terdiri dari berbagai agama maka “Ketuhanan yang Maha Esa” menjadi sila pertama. Cara beragama kita, siapa pun yang berketuhanan yang maha esa bisa hidup di negeri ini.
Kemudian karena tahu Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kumpulan dari orang-orang yang suka berperang, buktinya dari Sabang sampai Merauke tidak ada satu sukupun yang tidak memiliki tarian perang, maka untuk tidak terjadi peperangan, ada sila kedua: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.
Yang ketiga, karena tinggal berbagai suku, agama, warna kulit dan segala macam maka ada sila “Persatuan Indonesia”. Kemudian, yang keempat, cara berdemokrasinya adalah “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Orang yang mempuyai hikmah, orang yang bijaksana, inilah yang melakukan musyawarah mufakat mewakili rakyat.
Nah sekarang demokrasi kita bagaimana? Apakah itu sesuai dengan yang diajarkan Pancasila?
Yang kelima, kalau kita melaksanakan sila kesatu, kedua, ketiga dan keempat secara konsisten dan konsekuen maka kita bisa mencapai “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Kalau tidak, jangan harap sila kelima tercapai.
Khusus pelaksanaan Sila ke-empat, bagaimana pendapat Anda?
Sudah berubah. Lho cara berdemokrasi Pancasila bukan seperti yang sedang kita jalankan sekarang ini. Saya katakan, sebagai Panglima TNI, bahwa cara berdemokrasi kita sudah tidak Pancasilais. Catat! Saya pertanggungjawabkan ucapan saya ini.
Sejak saya menjabat Pangkostrad saya sudah bicara begini. Saya digebuk-gebukiGak apa-apa. Pancasila itu modal kita. Jika seluruh kekayaan dalam tanah dan air kita digarap, diawaki, dikelola dengan kearifan lokal dan berpancasila, kondisi bangsa ini gak seperti sekarang.
Pancasila sekarang hanya slogan?
Makanya selalu sampaikan, Pancasila itu harus dijalankan secara bener-bener. Yang alergi sama Pancasila itu artinya bukan orang Indonesia. Kalau saya ditanya, bagaimana sebaiknya reformasi? Ya, saya setuju reformasi, tapi reformasi yang sesuai dengan Pancasila.
Mungkinkah TNI tampil kembali untuk menyelamatkan NKRI dan Pancasila seperti krisis 1947, 1948, 1959 dan 1965?
Bukan mungkin, tapi harus dan pasti..! (Gatot mengucapkan dengan lantang). Manakala dalam kondisi emergensi, di situ TNI akan tampil. Konstitusi mengatakan begitu. TNI harus menjadi penyelamat bangsa. Bila ada kelompok tertentu yang berusaha mengganti Pancasila dan membubarkan NKRI, TNI harus menjadi penyelamat. Karena mengganti Pancasila dan membubarkan NKRI berarti membubarkan TNI, dan untuk ini TNI telah berkomitmen menjadi garda terdepan bangsa Indonesia dan benteng terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk berjuang bersama rakyat sampai titik darah penghabisan.
Diperintah atau tidak diperintah Presiden?
Begini, presiden pasti punya visi yang sama dengan TNI. Beliau kan di sumpah juga. Pasti sama dengan TNI.

(Bersambung) 
Selengkapnya di Majalah FORUM KEADILAN Edisi 08

Tidak ada komentar:

Posting Komentar