Selasa, 19 September 2017

Utang Meroket dan Ancaman Krisis

Utang Indonesia SAAT INI, sudah mencapai Rp 3.700 triliun
Jika tidal dikelola dengan baik >>> Utang sebesar itu menjadi ancaman bagi ekonomi nasional Indonesia.

Sementara utang luar negare Indonesia terus bertambah, dan akan jatuh tempo pada 2018-2019 mendatang, nominalnya diperkirakan mencapai Rp 810 triliun. 
Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi jika dibandingkan beban pokok utang di tahun-tahun sebelumnya

Walaupun cadangan devisa kita masih cukup, tetap ada potensi, indonesia gagal bayar atau default. 

Kalo beban pokok utang Indonesia BISA di atas 3% dari PDB,  imbasnya banyak, mulai dari berkurangnya kredibilitas fiskal yang berakibat turunnya kepercayaan investor sampai ke ancaman crowding out alias rebutan likuiditas antara pemerintah dan pelaku pasar..

Tenting infrastruktur, pemerintah memang membutuhkannya guna mengejar ketertinggalan pembangunan.
Namun, kalau porsi utang itu terlalu besar untuk infrastruktur, itu perlu dipertimbangkan lagi mengingat  return dari infrastruktur butuh waktu agak lama,

Dalam keadaan spt ini, seharusnya porsi untuk pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja harusnya lebih besar.

Kenyataannya sekarang, justru lapangan kerja malah berkurang, spt tutupnya gerai Matahari, hypermart, Robinson, Ramayana, 7 eleven, bahkan pengumpul tol (skibat penggunaan e-tol card tuk GTO), seta pengurangan karyawan Bank…

Negara berutang bukanlah hal TABU. 
Persoalannya jangan sampai utang itu tidak mampu dibayar. Kalau kata pepatah, jangan besar pasak dari pada tiang. 
Artinya, kita  boleh berutang asal realistis, dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sangat penting, misalnya, mendorong dan memberayakan ekonomi rakyat kecil, pendidikan, pembangunan industri yang bisa menyediakan  lapangan pekerjaan.

Tujuan berutang kan untuk membawa kebahagiaan bagi rakyatt bagi negeri ini, bukan malah menjadii malapetaka, yang mendorong negeri ini menjadi negara gagal atau negara yang mengalami kebangkrutan.


Saatnya sekarang rakyat HARUS turut mengawal agar APBN dan APBD benar-benar untuk pembangunan, BUKAN untuk diselewengkan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar