Selasa, 21 Oktober 2014

Salah Tafsir Jokowi




Sejujurnya sangat menjenuhkan—bahkan menggelikan—untuk berpikir atau menulis mengenai hal yang hari-hari ini menjadi tren atau semacam trending topic dalam media sosial.

Sebuah kecenderungan yang menyuburkan tumbuhnya fashioned atau fad intellectual. Semacam pemikir atau pengamat yang menggunakan kelincahan literer dan pelisanan, bukan pikirannya, sekadar sebagai gincu untuk mengikuti isu publik seperti kita tergiur oleh busana dan gadget terbaru hanya karena renda-renda atau fitur tambahan yang lucu.

Namun, itulah yang harus saya lakukan, sekali lagi, membahas sebuah frasa pendek "revolusi mental", produk politik yang bagi saya lebih menghebohkan, lebih besar, bahkan berpeluang lebih mampu menciptakan perubahan fundamental, ketimbang kursi kekuasaan (kepresidenan) yang akhirnya dimenangi seseorang lewat proses yang melodramatik dan sarat preseden. Kedua hal itu berhulu kepada seorang pengusaha mebel yang tidak punya latar elitis atau kelas penguasa dalam dimensi apa pun, seorang dengan kesederhanaan begawan: Joko Widodo (Jokowi).

Peluang menciptakan perubahan fundamental, satu bentuk perubahan yang secara instingtif diharapkan masyarakat banyak, itulah yang menurut saya perlu dikawal, jika dapat dibantu secara maksimal, sekurangnya menghindarinya dari pendangkalan makna, reduksi dari tujuan-tujuan idealnya, bahkan penyelewengan dari intensi dasarnya. Hal ini menjadi urgen ketika ternyata banyak salah tafsir terjadi pada ide itu, berangkat dari salah tafsir tentang empunya ide itu sendiri, Jokowi. Impresi, harapan palsu, hingga ilusi terhadap sosok Jokowilah harus dicegah karena tidak saja merugikan Jokowi sendiri, pada gilirannya ia akan merugikan signifikansi hingga implementasi dari "revolusi mental" yang menjadi tag line kekuasaan yang kini digenggamnya.

Kecerdasan tradisional

Hal pertama dan utama adalah pencitraan stigmatik yang menganggap Jokowi memiliki kecerdasan—katakanlah—sebagaimana yang kita bayangkan ada pada Obama atau tokoh dunia lain. Bahkan juga apabila dibandingkan dengan seorang direktur atau eksekutif sebuah organisasi/perusahaan pun, performa Jokowi sesungguhnya di bawah standar atau kategori-kategori canggih manajemen-performatif modern. Karena itu, Anda akan merugi jika mengharapkan, misalnya, Jokowi dapat mempresentasi konsep atau ide-ide (kenegaraan atau pemerintahannya) laiknya seorang eksekutif andal.

Pelisanan atau retorikanya sungguh tak cakap, diksinya miskin, bahasa tubuh kaku, paralingual tak mampu dimainkan untuk memperkuat pernyataannya sendiri, bahasa Inggris tak fasih, bicara simbol atau visual display tidak mahir, dan seterusnya. Kualitas mediokratik presentasinya mungkin ada pada tingkatan middle-manager. Jokowi tentu saja tidak sama sekali tak cerdas. Dalam standar atau paham kecerdasan yang, misalnya, kita dapatkan dari seorang Habibie, Gus Dur, apalagi Soekarno, bahkan ahli-ahli retorika yang silih ganti tampil di layar datar televisi. Namun, mengapa ia begitu hebat? 

Mengapa ia bisa menaklukkan lebih dari separuh rakyat negeri ini, dan menjadi seorang pemimpin tertinggi, menumbangkan begitu banyak tokoh cerdas, berpengalaman, bermodal besar, berjaringan luas, dan sebagainya?

Jawabannya cuma satu: Jokowi "cerdas". Bukan cerdas dalam pengertian modern yang akademik, saintifikal, atau berbasis pada rasionalisme-materialistik atau logosentrisme oksidental, sebagaimana tokoh-tokoh kita sejak masa pergerakan awal dulu. Jokowi "hanyalah" sarjana strata satu kehutanan, tidak lebih. Apa yang dimiliki Jokowi adalah semacam ”kecerdasan” tradisional, bisa juga primordial, yang dia dapatkan semata dari penghayatannya yang tulen pada sumber pengetahuan yang ada di dalam nature atau alam bawah sadarnya sebagai bagian organik dari suku Jawa. Inilah satu bentuk kecerdasan yang tak pernah dan mungkin tak bisa dipetakan, disistematisasi, difalsifikasi atau diteorisasikan oleh pelbagai bentuk epistemologi yang ada saat ini.

Kecerdasan ini memang tidak "disadari" ("sadar" dalam pengertian akal yang sistematikanya dikelola oleh rasionalisme positif), tetapi ia eksis atau mengendap begitu saja dalam diri kita. Kita umumnya, tidak hanya tidak "menyadari", tetapi juga tidak "mengetahui" karena kecerdasan itu sejak kanak kita tutupi (cover) dengan satu bentuk kultur/adab dengan kecerdasan yang sangat lain/berbeda. Kultur/adab kontinental yang kita internalisasi sejak PAUD hingga posdoktoral.

Kapasitas dan kapabilitas dari kecerdasan tradisional ini, jika tidak seimbang, saya kira, lebih ampuh ketimbang kecerdasan rasional modern. Kapabilitasnya dalam mengidentifikasi masalah, menemukan substansi, mengkreasi solusinya yang inovatif, dan mengimplementasikannya dalam praksis (kebijakan) hidup sehari-hari. Kecerdasan ini tidak bermain di atas meja, dalam angka-angka, eksposisi ilmiah atau simpulan-simpulan spekulatif yang reduksionistik, sebagaimana hasil riset-riset sejumlah laboratorium sosial.

Kapasitas mental

Kecerdasan tradisional Jokowi membutuhkan telinga, mata, hidung, peraba, hingga bulu tengkuk yang meremang, darah yang menggejolak, atau jiwa yang empatik untuk melahirkan gereget bagi sebuah finding tentang—katakanlah—substansi dari sebuah masalah. Karena itu, menurut saya, tanpa blusukan, Jokowi tak bisa berbuat banyak, bahkan akan menjadi "bukan apa-apa", selain seorang penguasa dan takhta belaka. 

Kecerdasan semacam ini mengintegrasikan beberapa bagian fundamen manusia yang selama ini dilupakan bahkan dinafikan oleh adagium klasik cogito ergo sum, yakni badan dan perasaan (jiwa, nurani, dan lain-lain). Kecerdasan ini membuktikan bahwa bukan hanya "aku berpikir", tetapi juga "aku merasa" dan "aku bermetabolisme" adalah penanda dasar atau argumen fundamental dari esksitensi, dari adanya: "aku".
Kecerdasan holistik atau komprehensif, yang didaur dari kultur/adab tradisional/primordial inilah yang saya kira dimaksud oleh Jokowi dalam term kontroversial itu: mental. Pandirnya, dalam seruan ini, bukan kapasitas akali yang perlu diubah dan dikembangbiakkan, tetapi justru kapasitas itu harus dikendalikan, dan sebaliknya kapasitas "mental" (dalam signifikansi valuatif seperti terjelas di atas) yang dibutuhkan, tidak hanya sebagai penyeimbang dari kemajuan rasionalisme positif, tetapi juga untuk mengoreksi kekeliruan-kekeliruan (fallacies) dari produk budaya oksidental itu.

Dengan cara berpikir ini, cara berpikir yang tidak dikerangkeng atau dikurung dalam boks logosentrisme european—yang celakanya sudah dianggap given oleh umumnya kaum terpelajar Indonesia—inilah kita akan dapat memafhumi bahwa "revolusi mental" yang dimaksud tak lain adalah sebuah abstraksi atau—boleh jadi—transendensi dari figur Jokowi sendiri. Dari abstraksi ini, sebaiknya kita tidak berharap berlebihan kepada Jokowi untuk mengkreasi istilah atau term-term ilmiah-populer yang bisa mengangkut semua pemahamannya tentang dunia kawruh, tentang ngelmu dadi kalaku, tentang hakikat dan eksistensi dari bagian fundamental–bahkan ilahiah—manusia yang selama ini ditelantarkan pemikiran modern: rasa (batin/spirit) dan tubuh.

Karena itu, saya menulis ini untuk mendahului perkiraan saya akan munculnya serangan cukup mematikan (yang syukurnya belum dilakukan) dari lawan atau pesaing Jokowi terkait dengan "revolusi mental" ini. Serangan yang hanya berisi dua pertanyaan: "Apa dan siapa yang dimaksud, atau contoh dari revolusi mental itu?" dan "Apa Anda sendiri (Jokowi) sudah melakukan revolusi itu sehingga Anda punya posisi untuk mengimbau atau memerintah orang lain melakukan hal yang sama?" Saya perhitungkan, penyerang dengan dua pertanyaan di atas akan mendapatkan kemenangan, setidaknya secara retorik. 

Namun, kemenangan retorika bukankah hasil tertinggi dari kerja/upaya politik? Karena di situlah sesungguhnya suara juga kekuasaan diperoleh. Karena itu, sangat tak fair jika kita menuntut Jokowi menjelaskan satu hal yang memang dalam bahasa ilmiah tak pernah dan tidak bisa dijelaskan, bahkan bagi kecerdasan tradisional itu sendiri mungkin tidak perlu dijelaskan, tetapi dibuktikan.

Lahir Jokowi lain

Di titik inilah, urgensi dari pemikiran trendi ini memiliki posisi argumen fundamentalnya. Revolusi mental, sekali lagi, tidak akan dapat diselenggarakan hingga ke tingkat praktis atau kebijakan politis jika hanya mengacu pada perhitungan-perhitungan akali yang diproduksi sekumpulan ahli ilmu sosial (sosiologi, psikologi, statistik, manajemen, politik, dan sebagainya). Ia juga harus menyertakan yang kita sebut—dan salah tafsirkan—dengan kearifan lokal, bukan sekadar "kearifan" melainkan juga gugusan pengetahuan yang luas, kaya, dan dalam dari tradisi/adab lokal yang dibangun dan dikembangkan oleh etnik dan ratusan subetnik di seluruh persada negeri, bukan hanya ratusan, melainkan ribuan tahun selama ini.

Kita harus melahirkan Jokowi-Jokowi lain sebanyaknya. Karena Jokowi yang bukan mantan pengusaha mebel itu banyak sekali, mungkin 230 juta lebih jumlahnya. Jokowi yang presiden terpilih sebenarnya tidaklah terlalu istimewa karena banyak potensi "Jokowi" sejenis yang bisa jadi lebih genial dari presiden terpilih. Keutamaan dari presiden baru ini cuma satu: ia mengetahui kecerdasan itu dan mampu mengaktualisasikannya. Inilah kemampuan "mental" yang sangat langka.

Bayangkan jika, tak usah 230 juta, tetapi 230.000 saja, satu per mil saja, yang mampu berevolusi mental menjadi "Jokowi"? Saya tak bermimpi, tetapi saya "yakin" (ini bukan term ilmiah) tak ada bangsa mana pun mampu menaklukkan, bahkan menyaingi bangsa ini. Bagaimana menyaingi apalagi menaklukkan sebuah bangsa yang dalam sejarahnya mampu melahirkan lebih dari 350 etnik/sukubangsa, lebih dari 400 bahasa—setengahnya diakui PBB/UNESCO—yang hingga kini tak satu pun orientalis atau indonesianis mampu memahami secara penuh dan komprehensif?

Bagaimana semua itu bisa dilaksanakan, direncanakan? Tentu saja itu rahasia kecil karena itu porsi tim Jokowi dan pokja-pokjanya untuk merumuskan. Dan satu imperasi dalam perumusan ini: semestinya ia dilakukan oleh mereka yang sudah lebih dulu (mampu dan mau) melakukan revolusi mental itu pada dirinya sendiri, menjadi manusia yang hidup tidak hanya mengandalkan rasionalisme-positif-materialistiknya. Yang selalu terjerat dalam perhitungan-perhitungan praktis, pragmatis, dan cenderung oportunistis, sebagaimana para teknokrat pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Bagaimana mungkin sebuah revolusi dalam jenis ini, dirancang, diatur, dan dioperasikan oleh mereka yang justru belum terevolusi mentalnya? Apakah kita hendak memainkan dusta atau dunia yang virtual-artifisial? Jokowi, tuan dan puan, saya kita tidak berdusta, dan bukan makhluk artifisial.

(Radhar Panca Dahana, Budayawan)

Artikel ini sudah tayang di Harian Kompas edisi 17 Oktober 2014.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar