Guna meningkatkan
konektivitas, sejak awal Presiden Joko Widodo telah merancang program yang
disebut sebagai tol laut. Sugihardjo, Staff Ahli Bidang Logistik dan Multimoda
Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, mengatakan, secara
konsep, tol laut dapat membuat biaya logistik menjadi lebih murah. Namun, tol
laut ini memiliki sejumlah tantangan.
"Kita itu banyak pelayanan poin to poin sesuai dengan permintaan pemilik barang, itu sebenarnya tidak efisien. Harusnya hubs and spokes," kata dia di Jakarta, Senin (21/10/2014).
Sugihardjo mengatakan, salah satu penyebab tingginya biaya logistik Indonesia adalah inefisiensi di sisi pelayarannya. Pelayaran tidak efisien lantaran kapasitas kapal Indonesia lebih rendah dibanding kapal asing. Asing menggunakan kapal besar maka unit cost lebih kecil.
"Semakin besar ukuran kapal semakin murah biayanya. Pertanyaannya, muatannya di mana? Kalau enggak ada muatannya, maka makin mahal juga biayanya karena ruangnya banyak yang kosong. Artinya, harus ada sharing muatan kapal antara pelaku," kata dia.
Kapal besar pun membutuhkan pelabuhan-pelabuhan sandar yang juga dalam. Sugihardjo merinci, Indonesia memiliki 111 pelabuhan komersial, 1.481 pelabuhan nonkomersial, serta 800 pelabuhan khusus.
Dari semua itu, pelabuhan dengan LWS 14 meter, yang bisa melayani kapal kapasitas 5.000 TEUs baru Tg.Priok, itu pun sedang dalam proses pengerukan lagi. Sementara itu pelabuhan dengan LWSnya 9 meter, hanya bisa disandari kapal dengan kapasitas 1.000-1.500 TEUs.
"Kita itu banyak pelayanan poin to poin sesuai dengan permintaan pemilik barang, itu sebenarnya tidak efisien. Harusnya hubs and spokes," kata dia di Jakarta, Senin (21/10/2014).
Sugihardjo mengatakan, salah satu penyebab tingginya biaya logistik Indonesia adalah inefisiensi di sisi pelayarannya. Pelayaran tidak efisien lantaran kapasitas kapal Indonesia lebih rendah dibanding kapal asing. Asing menggunakan kapal besar maka unit cost lebih kecil.
"Semakin besar ukuran kapal semakin murah biayanya. Pertanyaannya, muatannya di mana? Kalau enggak ada muatannya, maka makin mahal juga biayanya karena ruangnya banyak yang kosong. Artinya, harus ada sharing muatan kapal antara pelaku," kata dia.
Kapal besar pun membutuhkan pelabuhan-pelabuhan sandar yang juga dalam. Sugihardjo merinci, Indonesia memiliki 111 pelabuhan komersial, 1.481 pelabuhan nonkomersial, serta 800 pelabuhan khusus.
Dari semua itu, pelabuhan dengan LWS 14 meter, yang bisa melayani kapal kapasitas 5.000 TEUs baru Tg.Priok, itu pun sedang dalam proses pengerukan lagi. Sementara itu pelabuhan dengan LWSnya 9 meter, hanya bisa disandari kapal dengan kapasitas 1.000-1.500 TEUs.
Bangun
Sektor Maritim Butuh Dana Rp 2.000 Triliun
Pelantikan Joko Widodo (Jokowi)
sebagai Presiden Republik Indonesia ketujuh membuka harapan besar, terutama di
sektor maritim. Pasalnya, ini menjadi salah satu fokus Jokowi ketika kampanye
Pemilihan Presiden (Pilpres) .
Dalam pidato perdana yang disampaikan usai acara pelantikan di Gedung MPR/DPR, Senin (20/10/2014) kemarin, Jokowi, mengatakan, pemerintahannya akan mengembalikan kejayaan Indonesia di sektor maritim. Mantan gubernur DKI Jakarta ini bilang sektor maritim ini akan digarap secara maksimal dan menjadi program prioritas nasional. (baca: Laut Masa Depan Indonesia)
Untuk itu, dia meminta semua elemen bangsa bisa bekerja keras mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. "Kini saatnya kita kembali memaksimalkan potensi laut, sudah terlalu lama bangsa Indonesia ini memunggungi laut," kata Jokowi dalam pidatonya di gedung parlemen.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri menambahkan sektor maritim selama ini seolah dilupakan bangsa Indonesia. Untuk itu, dia berharap besar Presiden Jokowi dapat melaksanakan janjinya untuk kembali memajukan sektor maritim dalam negeri.
Dolfie OFP, mantan anggota Kelompok Kerja Tim Transisi mengatakan bahwa untuk menggarap sektor maritim ini, pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla dihadapkan pada masalah kebutuhan anggaran yang cukup besar.
Berdasarkan hitungan yang telah dilakukannya bersama Tim Transisi, untuk membangun "jembatan" penghubung di sektor maritim saja, anggaran yang diperlukan selama lima tahun bisa mencapai Rp 2.000 triliun.
Salah satu program maritim yang menjadi andalan Jokowi adalah Tol Laut, yakni pemanfaatan kapal-kapal besar untuk mengangkut barang dan penumpang dalam jumlah besar dan dilakukan secara konsisten sehingga dapat menurunkan biaya logistik.
Namun, untuk merealisasikannya, pemerintah Jokowi-JK diharuskan melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur pelabuhan, seperti membangun 24 pelabuhan yang akan disinggahi tol laut ini, terutama pelabuhan yang lokasinya belum tersentuh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) (Persero).
Tol laut diklaim mampu meneken disparitas harga barang kebutuhan pokok antara wilayah Indonesia Barat dengan Indonesia Timur yang selama ini terjadi.
Deputi Kepala Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Ridwan Djamaluddin mengatakan selain masalah anggaran yang besar, tantangan besar yang bakal dihadapi Jokowi untuk menerapkan kebijakan sektor maritim adalah minimnya kesiapan pelabuhan yang ada saat ini.
Menurutnya, meskipun jumlah pelabuhan di Indonesia sudah banyak, namun pelabuhan tersebut banyak yang belum memadai secara ekonomi. "Untuk tol laut ini dapat dipastikan pelabuhan-pelabuhan kecil belum siap berperan dalam program tersebut," katanya.
Kementerian Perhubungan (Kemhub) pada tahun 2015 mempunyai program prioritas di sektor kelautan, yakni membangun dan merevitalisasi 50 pelabuhan di kawasan Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.
Selain itu, ada juga pengembangan 86 pelabuhan laut perintis yang fokus pada wilayah Indonesia Timur
Dalam pidato perdana yang disampaikan usai acara pelantikan di Gedung MPR/DPR, Senin (20/10/2014) kemarin, Jokowi, mengatakan, pemerintahannya akan mengembalikan kejayaan Indonesia di sektor maritim. Mantan gubernur DKI Jakarta ini bilang sektor maritim ini akan digarap secara maksimal dan menjadi program prioritas nasional. (baca: Laut Masa Depan Indonesia)
Untuk itu, dia meminta semua elemen bangsa bisa bekerja keras mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. "Kini saatnya kita kembali memaksimalkan potensi laut, sudah terlalu lama bangsa Indonesia ini memunggungi laut," kata Jokowi dalam pidatonya di gedung parlemen.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri menambahkan sektor maritim selama ini seolah dilupakan bangsa Indonesia. Untuk itu, dia berharap besar Presiden Jokowi dapat melaksanakan janjinya untuk kembali memajukan sektor maritim dalam negeri.
Dolfie OFP, mantan anggota Kelompok Kerja Tim Transisi mengatakan bahwa untuk menggarap sektor maritim ini, pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla dihadapkan pada masalah kebutuhan anggaran yang cukup besar.
Berdasarkan hitungan yang telah dilakukannya bersama Tim Transisi, untuk membangun "jembatan" penghubung di sektor maritim saja, anggaran yang diperlukan selama lima tahun bisa mencapai Rp 2.000 triliun.
Salah satu program maritim yang menjadi andalan Jokowi adalah Tol Laut, yakni pemanfaatan kapal-kapal besar untuk mengangkut barang dan penumpang dalam jumlah besar dan dilakukan secara konsisten sehingga dapat menurunkan biaya logistik.
Namun, untuk merealisasikannya, pemerintah Jokowi-JK diharuskan melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur pelabuhan, seperti membangun 24 pelabuhan yang akan disinggahi tol laut ini, terutama pelabuhan yang lokasinya belum tersentuh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) (Persero).
Tol laut diklaim mampu meneken disparitas harga barang kebutuhan pokok antara wilayah Indonesia Barat dengan Indonesia Timur yang selama ini terjadi.
Deputi Kepala Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Ridwan Djamaluddin mengatakan selain masalah anggaran yang besar, tantangan besar yang bakal dihadapi Jokowi untuk menerapkan kebijakan sektor maritim adalah minimnya kesiapan pelabuhan yang ada saat ini.
Menurutnya, meskipun jumlah pelabuhan di Indonesia sudah banyak, namun pelabuhan tersebut banyak yang belum memadai secara ekonomi. "Untuk tol laut ini dapat dipastikan pelabuhan-pelabuhan kecil belum siap berperan dalam program tersebut," katanya.
Kementerian Perhubungan (Kemhub) pada tahun 2015 mempunyai program prioritas di sektor kelautan, yakni membangun dan merevitalisasi 50 pelabuhan di kawasan Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.
Selain itu, ada juga pengembangan 86 pelabuhan laut perintis yang fokus pada wilayah Indonesia Timur
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/10/21/140647326/Jika.Dijalankan.Ini.Tantangan.Tol.Laut.Jokowi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar