Senin, 19 Agustus 2013

Lebaran dan Prestasi Pemerintah


Setiap menyambut Idul Fitri, masyarakat selalu menggunjingkan prestasi ekonomi pemerintah. Prestasi itu tecermin mulai dari lonjakan harga barang di tengah kenaikan permintaan segala kebutuhan pokok dan transportasi publik hingga kesiapan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, yang kedodoran. Masalah sama terus berulang setiap tahun.

Rakyat ingin menikmati makan enak setahun sekali, berbagi, beribadah, berlibur, dan bersilaturahim. Padahal, masyarakat berubah: penduduk lebih banyak, lebih padat, lebih gesit dan timpang, semakin urban, serta semakin terhubung dengan teknologi. Semakin kompleks.

Karena terjadi setiap tahun, tampak betul tendensinya: lebih baik, tetap, atau lebih buruk. Tendensi itu sendiri refleksi dari hadir atau tidaknya kepemimpinan yang bekerja dengan manajemen dan sistem atau hanya berakrobat di depan kamera dengan sidak dan sensasi.

Berita baik dan buruk

Kita mulai dulu dengan berita baik. Kerja menonjol ada di tangan para profesional di bawah Kementerian BUMN. Perjalanan mudik dengan kereta api jauh lebih tertib, humanis, dan lebih beradab. Pelayanan di bandara dan armada udara juga lebih baik. Pelayanan lalu lintas di lapangan oleh kepolisian, de facto terjadi perubahan. Layanan pembuatan paspor pun sudah bisa jadi dalam satu hari.

Bagaimana yang lain? Harus diakui, masyarakat miskin makin susah menikmati daging dan kebutuhan pokok. Kehidupan petani kian terpuruk, koefisien gini meningkat dari 0,38 (2007) menjadi 0,41 (2011). Bila jumlah kendaraan (mobil, motor, bus, dan truk) pada 1987 baru 7,98 juta unit, sekarang 100 juta unit. Bus dan truk yang pada 1987 hanya 1,2 juta unit kini 10 juta unit. Sementara perbaikan fisik jalan antarkota belum tampak berubah.

Begitu kerja bareng, kualitas layanan pemerintah sangat buruk. Sebut saja layanan keimigrasian di KBRI Jeddah yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, serta Kementerian Hukum dan HAM. Juga penyediaan stok pangan dan daging: melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan (Bea dan Cukai), serta Kementerian Perdagangan. Perbaikan fasilitas infrastruktur juga butuh koordinasi internal yang kuat.

Ada kesan kat, tidak ada perencanaan strategis yang memadai. Setiap pejabat seperti tengah bermain gaplek, menunduk ke bawah, asyik dengan kartu masing- masing. Tidak ada yang tengok kiri-kanan membaca sinyal untuk menyamakan tindakan atau membaca perubahan tuntutan masyarakat.

Ruang-ruang perubahan dalam perencanaan strategis kalah menghadapi naluri teritorial (Seth, 2007), terhadap tradisi pengukuran kinerja yang keliru (pada penyerapan anggaran), dan tradisi-tradisi lainnya: mulai dari perjalanan dinas, penanganan proyek, hingga menguasai perizinan. Akibatnya, banyak peran strategis yang tumpang tindih: kerja sama tidak terjadi, izin impor dan pameran internasional ada di banyak tangan kementerian yang berbeda, serta campur tangan parlemen sangat dominan.
Harus diakui pula, tata nilai dan budaya korporat birokrasi belum dibangun untuk menghadapi keadaan yang berubah seperti sekarang. Birokrasi kita adalah sebuah mesin lama warisan yang diwariskan untuk menghadapi stabilitas yang dijaga militer yang kuat. Sementara itu, konteks yang dihadapi dewasa ini adalah dinamika yang cepat berubah dengan partisipasi dan kontrol publik yang kuat.

Wujud dari semua itu adalah akrobat- akrobat individual, atau pelaksanaan parsial yang tidak efisien dan tak berdampak kuat dalam layanan. Di tingkat atas, wujudnya beragam: mendiamkan segala sinyal, hanya hadir dalam rapat kabinet dan untuk menutupi kegalauan, lalu sejumlah orang berakrobat di depan kamera.

Di tingkat bawah terjadi kebingungan. Kesibukan melayani atasan, panggilan berulang-ulang ke Jakarta dari pejabat yang berbeda dengan tujuan yang mirip- mirip, hubungan pusat dan daerah tidak didasarkan pada kesadaran membangun impak bagi masyarakat, serba seremoni, dan sibuk urus diri masing-masing.

Selain soal pasokan pangan yang kacau belakangan ini, saya ingin mengajak pembaca mengamati hal sepele yang berdampak anggaran besar. Simak saja bagaimana kementerian mengatur bus-bus PNS yang sudah ada sejak dulu. Dulu bus antar dan jemput PNS sangat dibutuhkan sehingga selalu terisi penuh. Waktu berjalan, semakin banyak PNS yang memiliki kendaraan sendiri. Bagaimana sekarang? Saya tak yakin pemimpin kementerian tahu bahwa bus itu kini banyak yang kosong. Namun, bus tetap pulang-pergi dengan jumlah sama. Ini hanyalah cerminan manajemen otopilot: rutin, tak berubah, kendati konteksnya sudah berbeda.

Mitos manajemen

Pada tahun 1996, pakar manajemen Henry Mintzberg mengingatkan pentingnya manajemen strategis dalam menata pemerintahan di tengah masyarakat yang dinamis. Mintzberg pun menemukan mitos-mitos yang dianut para konsultan dan birokrat senior.

Pertama, seperti dalam bisnis, birokrat percaya aktivitas-aktivitas dapat diisolasi dari yang lain dan diberi otoritas seperti dalam perusahaan. Setiap unit diberi misi yang jelas untuk menggerakkan layanan, lalu pemimpin diberi kontrak kinerja yang ditandatangani. Kenyataannya, masing- masing kementerian saling terkait. Untuk menangani TKI di Jeddah, misalnya, ada keterlibatan minimal tiga kementerian. Demikian pula penanganan jalan negara dan pasokan pangan. Maka, selama tidak ada perencanaan strategis, dan tidak ada integrator yang kuat, masalah serupa akan berulang di kemudian hari. 

Pertanyaannya, siapakah integratornya dan apakah ada perencanaan strategisnya? 
Apakah mungkin kita mengurangi jumlah kementerian dan eselon-eselon satu ke dalam struktur yang lebih ramping agar lebih lincah bergerak dan lebih berdaya hasil?

Kedua, asumsi kinerja aparat dan kementerian dapat diukur secara obyektif. Kenyataannya tak demikian. Pemerintah berurusan dengan masalah-masalah strategis yang muncul sesaat seperti munculnya kejahatan yang tak terduga, bencana alam, kejutan ekonomi, dan peristiwa politik.

Ketiga, setiap kementerian/lembaga dapat diberi kepercayaan yang otonom dengan aturan dan prosedur baku serta pengadaan terpusat untuk menghasilkan kinerjanya masing-masing. Kenyataannya, mereka bekerja dalam sistem yang saling terkait dan penuh intervensi, baik dari luar maupun dari dalam.

Semua ini tentu membuat pengelolaan sebuah pemerintahan besar menjadi lebih kompleks yang berakibat ambigu di atas, lumpuh di bawah. Bila semua yang disebutkan di atas tidak disesuaikan, tidak segera di-reform, negara akan kalah dengan kepentingan-kepentingan internal, tidak efektif, berbiaya ekonomi tinggi, dengan tingkat kepuasan yang rendah, dan tanpa kewibawaan. Maka, mimpi dunia untuk menyaksikan kejayaan Indonesia pada tahun 2030 hanya akan jadi sejarah yang tak pernah jadi kenyataan, dan semua pemimpin hanya diingat dari kasusnya, bukan prestasi hebatnya, seperti kisah raja-raja Nusantara di masa lalu.


By Rhenald Kasali, Guru Besar FEUI dan Founder Rumah Perubahan
Kompas cetak, 3 Agustus 2013

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar