Senin, 12 Agustus 2013

Misteri Kejatuhan Ekonomi Tiongkok



Banyak orang yang penasaran, apa jadinya bila ekonomi Tiongkok benar-benar ambruk? Setelah Amerika Serikat dan Eropa dilanda krisis, lima tahun kemudian, awan gelap mulai bergeser ke Tiongkok. Para penganut adagium ''the world is flat'' pun percaya, jatuhnya Tiongkok sama juga dengan jatuhnya Asia.

Artinya, India juga bakal memasuki masa sulit.

Demikian pula negara-negara ASEAN plus Jepang. Berarti, satu-satunya harapan tinggal Australia dan Afrika. Padahal, penduduk Afrika masih miskin. Ledakan penduduknya begitu besar dan banyak pemerintahan yang otoriter serta korup.

Tapi, benarkah Tiongkok mengalami kesulitan? Jadi, bagaimana dengan Indonesia?

Big Is Problematic

Minggu lalu, di Brunei Darussalam, saya tersenyum-senyum menyaksikan negeri yang kata orang sungguh kaya itu. Malnya saja jauh lebih bagus dari Mal Pondok Gede sepuluh tahun yang lalu. Tidak ada orang yang berpakaian modis seperti yang biasa Anda lihat di negara-negara yang berpenduduk sejahtera.

Petugas imigrasinya juga lusuh dan tidak ada senyum, mengingatkan saya kepada petugas imigrasi di bandara Rusia pada awal-awal reformasi. Disambut kata selamat pagi atau good morning, mereka tetap cemberut.

Itu berbeda dengan Singapura, negeri kecil tetapi penduduknya mulai susah tersenyum. Di Bandara Changi, Anda diminta memberikan rate senyum petugas imigrasi dan pelayan toko yang dibentuk perusahaan, sehingga mereka mulai menunjukkan keramahan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, hidup mereka serbasulit.

Bagaimana dengan Tiongkok?

Teman-teman saya di Renmin University, Beijing, mengaku kehidupan mulai terasa berat. Jumlah eksekutif yang mendaftar untuk ikut program MBA menurun tajam. Persis tahun 1998 di sini. Jalan raya mulai semacet Jakarta, harga apartemen semakin tidak terjangkau, dan kelas menengahnya mulai beremigrasi ke Selandia Baru, London, Seoul, Hongkong, atau Singapura.

Separo dosen Renmin adalah PhD lulusan Barat, dari kampus-kampus terkenal di AS (Harvard dan Wharton) atau Inggris (London School of Economics). Meski beretnis Tiongkok, mereka berkewarganegaraan asing dan memilih pindah ke Tiongkok karena di sana sedang terjadi krisis.

Tetapi, teman-teman pengusaha menjawab dengan nada yang berbeda-beda. Jin Dong, e-commerce Tiongkok yang dikelola alumnus Renmin Business School, menolak tudingan Barat bahwa pertumbuhan ekonominya dikatakan telah berakhir. Sebab, penjualan Jin Dong masih tumbuh.

Tetapi, para ahli menunjukkan data yang mencemaskan. Sektor manufaktur Tiongkok pada kuartal pertama 2012 menurun 15 persen dari rata-rata dekade itu, bahkan sekitar 25 persen dari setahun sebelumnya. Konsumsi listrik turun lebih besar, yakni dari 50 persen menjadi 3,7 persen.

Jadi, sebagian orang mulai merasakan hukum big is problematic. Dan karena ''matahari'' tidak tinggal diam di tempat (karena bumi terus berputar), Tiongkok pun dapat terimbas ''kegelapan'' pada masanya.

Hanya, perubahan di abad ini tidak terjadi tiba-tiba. Ia hanya mengirimkan sinyal yang serba perlahan, selembut perputaran bumi pada porosnya, sehingga membuat banyak orang menyangkal, tidak menerima, atau tidak mampu membacanya. Seperti kata pepatah, setiap permulaan kesulitan, hanya para sufi yang bisa membacanya.

Krisis Selalu Dikutuk

Karena menyangkal, manusia ''menyembunyikan'' kekurangan-kekurangannya. Hal itu menjadi semakin rumit karena ada masalah ''national security'', jangan sampai terjadi escalation of committment yang memperburuk keadaan. Pemimpin punya peran menambal lubang-lubang yang bocor sambil terus meyakinkan warga negara dan investor-investor asing bahwa ''everything will be okay'' atau menghibur dengan mengatakan, ''Ini hanya kejutan sementara!''

Tetapi, semakin ditutupi, semakin tajam orang ingin membelahnya. Semakin dicari palu dan godam yang bisa memecah batu yang mengurung ''isi'' suatu kebenaran. Semua itu ditambahi ''bumbu kutukan'' karena manusia membenci krisis, merasa kepentingan terusik.

Minggu lalu, penerima hadiah Nobel Ekonomi Paul Krugman menulis di harian The New York Times dengan judul yang amat menggigit, ''Hitting the China's wall''. Katanya, ''Tanda-tandanya sekarang tidak mungkin salah lagi: Tiongkok sedang dalam masalah besar. Itu bisa dilihat dari bukan hal-hal remeh, tetapi dari fundamentalnya. Cara bangsa ini menjalankan kegiatan ekonomi serta bisnisnya dan sistem ekonomi yang telah digerakkan selama tiga dekade dengan pertumbuhan yang mengesankan telah mencapai titik batas tertingginya.''

Krugman ingin mengatakan, gelombang pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dunia itu mulai bertabrakan dengan Tembok China yang kekar. ''Itu sudah pasti. Namun, pertanyaannya, seberapa buruk benturan itu menimbulkan akibatnya?'' ungkap Krugman. 

SAAT kolom ini ditulis, sebagian besar pembaca telah berada di kampung halaman masing-masing. Memang, membicarakan soal mudik, silaturahmi, atau belanja Lebaran bisa jadi jauh lebih menarik. 

Namun, karena pengaruh ekonomi Tiongkok begitu besar bagi kita, saya memutuskan untuk melanjutkan saja kolom yang saya tulis minggu lalu. Saya dengar, banyak orang Jawa Timur yang mempunyai investasi di sana dan sebagian lagi menjadikan Tiongkok sebagai pasar sasaran ekspor atau sumber mencari bahan baku serta mesin.

Pertumbuhan yang melambat telah membuat semua mata mengecek kembali kelayakan berwirausaha, berdagang atau berbisnis, dengan Tiongkok. Akhirnya, segala teori yang selama ini diabaikan mulai diperiksa kembali. Salah satunya adalah pandangan dalam ''structural inflation''. Dan, tampaknya, pandangan itu penting juga kita renungkan di sini, yaitu ''Perintang GDP Per Kapita 

USD 4.000''. Semoga bencana yang sama tidak akan terjadi di sini.

Structural Inflation 

Tiongkok mencapai pendapatan per kapita sebesar itu pada 2010. Indonesia mencapainya pada 2013. Tiga ribu dolar adalah patokan bangkitnya UMKM serta bisnis kuliner, sedangkan 4.000 dolar adalah patokan kebangkitan industri. Pertanyaannya, mampukah suatu bangsa melanjutkan momentumnya menjadi negara besar, seperti ramalan-ramalan dunia bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor enam dunia pada 2030? Jangan lupa, pada 1970-an, ramalan serupa diberikan pada Tiongkok. Tapi, pada 1990-an, dunia begitu kecewa membaca hasilnya.

Nah, yang membuatnya terhambat adalah pandangan structural inflation yang menyatakan, begitu pendapatan per kapita suatu bangsa menyentuh USD 4.000, akan terjadi lonjakan harapan kenaikan upah buruh. Kenaikan yang melonjak itu mestinya muncul sebagai indikasi terjadinya labor shortage. Sebab, buruh-buruh yang berkualitas menjadi rebutan dengan kehadiran industri-industri baru. Maka, wajar perusahaan menaikkan tawarannya untuk mempertahankan buruh yang terampil dan loyal.

Investor-investor baru tentu tidak menginginkan mendapat buruh berkualitas rendah. Karena itu, mereka pun meningkatkan tawarannya. Hal itu berakibat pada melonjaknya biaya produksi yang lalu mengurangi daya saing ekspor. Dan sekali ada yang menawar lebih, yang lain (termasuk yang unskilled) akan menuntut ''keadilan'' melalui pemogokan.

Karena itu, pertumbuhan tinggi yang dicapai bangsa-bangsa yang perekonomiannya sedang tumbuh pun mengalami koreksi. Dari 7-9 persen bisa menjadi hanya 4-5 persen. Bahkan, bila serikat pekerjanya semakin kuat dan kelas menengahnya lebih mapan, bisa mencapai pertumbuhan 3 persen saja sudah menarik. Itulah yang dilihat para ekonom yang terjadi di Jepang sejak 1970-an, disusul Korea Selatan dan Taiwan serta diramalkan terjadi di Tiongkok.

Unbalanced Economy 

Peringatan terhadap kelambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebenarnya pernah diingatkan banyak tokoh selain penerima hadiah Nobel Paul Krugman. PM Tiongkok Wen Jiabao pada 2008 pernah mengingatkan, ''Ekonomi kami seperti tengah bergerak di atas rel kereta yang unbalanced, uncoordinated and unsustainable.''

Beberapa tahun terahir ini, misalnya, konsumsi rumah tangga domestik tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan investasi. Itu berbeda benar dengan keadaan di Indonesia yang justru sempat disiniskan para ekonom (dengan tingginya konsumsi domestik). Dan ketika labor cost di Tiongkok meningkat, permintaan dunia Barat terhadap barang-barang buatan Tiongkok pun merosot dan membuat Tiongkok harus membuang produk-produk itu ke negeri tetangga, termasuk ke sini. Tetapi, di lain pihak, pengurangan permintaan dunia tersebut juga berakibat penurunan cadangan devisa.

Padahal, saat dunia Barat dilanda krisis keuangan (2008), pemerintah Tiongkok merespons dengan paket stimulus 12 triliun yuan (USD 1,9 triliun) dalam bentuk pinjaman bank dan USD 600 miliar pengeluaran fiskal untuk mengerakkan ekonomi. Sayangnya, mereka tidak belajar dari apa yang terjadi di Barat. Stimulus itu jatuh ke tangan para spekulator yang membangun bisnis properti secara besar-besaran.

Minggu lalu, kalau sempat menonton Discovery Channel, Anda pasti sempat menyaksikan tayangan yang berjudul Ghost City. Reporter televisi menunjukkan kota-kota yang sama sepinya seperti yang dialami Amerika Serikat, tidak lama setelah mereka dilanda Subprime Mortgage Crisis.

Properti yang dibangun besar-besaran di Kota Zheng Zhou, lengkap dengan South China Mall yang dirancang untuk jutaan penduduk misalnya, hanya ditinggali 30 ribu manusia yang dulu adalah petani. Daya beli tidak ada, kekuatan demografinya juga lemah. Sepinya sama seperti Brunei Darussalam yang hanya memiliki dua bangunan mal dan dua masjid berkubah emas.

Tiongkok benar-benar seperti tengah terperangkap dalam sebuah kubangan ekonomi yang tiba-tiba membelalakkan mata kita. Elemen-elemen antarinstitusi pemerintah ternyata saling berjalan sendiri-sendiri. Persis hubungan antarlembaga di berbagai negara berkembang. Hal itu tentu menjadi peringatan penting bagi Indonesia yang belum kunjung tobat mengurangi tumpang tindih antarfungsi yang mengakibatkan pembangunan tidak terkoordinasi dan unbalanced. 

Akhirnya, misteri kejatuhan ekonomi Tiongkok pun tampak dalam monumen-monumen mercusuarnya. Dulu orang mengira semua itu adalah simbol kemakmuran. Namun, kini ia justru dipertanyakan. Salah satunya adalah Maglev, yaitu kereta supercepat Tiongkok yang melaju lebih cepat dan Shin Kan Zen (Jepang). Maglev, yang berarti Magnetic Levitation itu, dibangun oleh sebuah negeri yang pendapatan per kapitanya baru mencapai USD 5.000.

Itu cukup menjadi hiburan bagi rakyat dengan tarif USD 8-USD 13. Padahal, Inggris dan Jerman baru berani meluncurkan Maglev saat pendapatan per kapita mereka menembus USD 10.000. Itu pun dihentikan saat Eropa dilanda krisis. Pertanyaannya, bagaimana nasib Maglev di Tiongkok bila krisis itu benar-benar menjadi kenyataan dan menembus tembok Tiongkok? 

Tidak banyak yang mengerti. Bahkan, banyak yang mulai berani mengutak-atik kebenaran perhitungan ekonomi makronya yang selama ini menjadi acuan investasi bagi negara-negara maju.

Setelah memindahkan hampir semua pusat industrinya ke Tiongkok, para ekonom dunia seperti tengah terbangun. Semua baru menyadari, ternyata data yang dipegang masing-masing bangsa terhadap pengukuran yang sama mengandung kebenaran yang tidak sama. Inilah tantangan dunia tahap berikutnya, dan menjadi persoalan bila ekonomi Tiongkok kini benar-benar terpuruk.
 



by Rhenald Kasali, Ketua Program MM UI
JAWA POS, 01 Agustus 2013

http://budisansblog.blogspot.com/2013/08/misteri-kejatuhan-ekonomi-tiongkok-2.html

 http://hilmanmuchsin.blogspot.com/2013/08/misteri-kejatuhan-ekonomi-tiongkok.html

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar