Jumat, 11 September 2015

Fadhli Zon vs Imam Shamsi Ali


Imam Shamsi Ali Merespons Somasi Fadli Zon
 Shamsi Ali, Imam Masjid New York. Dia yang melontarkan kritik soal kehadiran pimpinan DPR di kampanye Donald Trump. (Detikcom/Rengga S)

Pernyataan Imam Shamsi Ali lewat laman Facebook-nya yang mengkritik kunjungan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di acara konferensi pers kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Republik di Trump Tower, New York City, pada Kamis (3/9), berbuntut panjang.

“Saya sayangkan Ketua DPR bertemu dengan Donald Trump, apalagi dalam acara kampanyenya. Pertama sangat tidak etis karena posisinya sebagai ketua DPR. Ketua DPR mewakili negara. Dan negara tidak etis mendukung,” ujar Shamsi lewat laman Facebook-nya pada 3 September lalu.

Menanggapi itu, Fadli Zon meminta Shamsi mengoreksi pernyataannya, karena menganggap kehadirannya saat Trump melakukan konferensi pers hanya sebagai sopan santun orang timur.

“Ini bukan kampanye, tapi konferensi pers yang diadakan di gedungnya sendiri di Trump Plaza lobby. Kami waktu itu baru dari lantai 26 ketemu DT dan jajarannya dan diajak melihat press conference di bawah sambil jalan pulang. Di lobi itu sudah penuh wartawan dan para pegawainya. Sebagai sopan santun orang timur, kami nonton melihat sampai konferensi pers usai, pun jalanan ke pintu keluar padat dengan manusia,” kata Fadli Zon lewat whatsapp ke Shamsi, dikutip dari laman FB Shamsi, Sabtu (6/9).

Dalam pesan yang sama, Fadli Zon juga melayangkan ancaman akan mensomasi Shamsi.

“Itu beberapa hal yang saya minta dikoreksi. Namun jika tidak, saya akan melayangkan somasi sebagai pelanggaran terhadap UU ITE. Saya akan tunjuk pengacara saya. Terima kasih,” ujar Fadli menutup pernyataannya.

Merespons ancaman Fadli Zon, Shamsi memberikan penjelasan panjang lewat laman Facebook-nya. Ia mengatakan ia menyampaikan kritik karena kehadiran seorang wakil rakyat dalam kandidat seorang kandidat presiden tidak sepatutnya dan hanya didasarkan pada kepeduliannya terkait perjalanan dinas para pejabat di tengah melemahnya perekonomian Indonesia.

Meski tidak mendukung, menurut Shamsi, kehadiran dalam acara yang merupakan serangkaian kampanye Trump dapat ditafsirkan sebagai dukungan oleh calon lain dan sangat tidak etis.

Berikut jawaban Shamsi Ali terkait ancaman somasi Fadli Zon:

Dan ini jawaban lengkap saya terhadap ancama itu:

Pak Fadhli Zon, saya berusaha memahami responnya secara positif. Tapi biarkan saya memberikan pendapat saya lagi.

1. Saya tahu itu adalah konferensi pers. Tapi konferensi pers dalam rangkaian kampanye DT (Donald Trump). Makanya pak Ketua dan rombongan dibaris di belakangnya bersama pendukungnya dengan slogan mendukung DT. 



Tidakkah anda ber-selfie ria dengan salah seorang pendukungnya?


2. Memang bukan mendukung. Tapi hadir dalam acara yang setting-nya untuk kampanye (walau itu press conference) dapat ditafsirkan sebagai dukungan oleh calon lain. Kalaupun tidak ada penafsiran seperti itu, pejabat negara hadir di acara seperti itu secara protokol tidak etis.

3. Saya tidak memasalahkan pertemuan dengan DT di lt 26 selama 30 menit. Tapi video jelas menggambarkan ketua dan rombongan ada di baris belakang selama pers conference itu. Di penghujung acara itu sebenarnya pak Ketua dan rombongan hampir terlupakan. Nampaknya ada yang ingatin tentang tamunya. Maka DT kembali lagi dan memperkenalkan ketua, dengan cara yang, maaf, sangat melecehkan. Minimal ada dua kalimat yang perlu digaris bawahi: 

1) dikatakan oleh DT we would do great thing for US dan pak ketua hanya manggut-manggut. 
2) Do they love me in Indonesia? Pak ketua menjawab; yes highly. Kedua jawaban uang diberikan oleh pak Ketua tidak pantas.

4. Sekali lagi saya tidak membahas apa yang terjadi di belakang layar. Itu adalah hak anda untuk menjelaskan ke khalayak ramai. Yang saya dan banyak orang diskusikan adalah apa yang beredar di video itu. Di video itu di saat DT memberikan press conference ketua dan rombongan dibaris di belekang Donald seolah sebagai pendukungnya. Setelah itu Donald keluar tapi nampaknya ada yang ingatkan tentang tamunya. Diapun kembali untuk 2-3 menit mengenalkan tamu. Jadi yang 30 menit itu hak anda untuk menjelaskan ke khalayak ramai. Selebihnya biar khalayak ramai yang menjudge..

5. Saya tidak bermaksud merendahkan dewan yang terhormat. Tapi dengan hadir di acara DT itu dengan sendirinya merendahkan diri sendiri dan martabat bangsa. Siapa DT yang memperlakukan seorang ketua DPR / wakil, (coba sekali lagi videonya) demikian? 


Setelah selesai acara ditinggalkan saja demikian seperti orang kebingungan. Bayangkan kalau Speaker of Congress diperlakukan seperti itu. 
Apa reaksi Amerika? 
Sekali lagi, ini masalah martabat bangsa. Ketua dan wakil ketua DPR membawa nama bangsa di sini.

6. Pak Fadhli selalu mencari justifikasi dengan alasan pebisnis berhasil. Boleh jadi boleh tidak. DT dalam bebarapa dekade terakhir banyak bangkrut, termasuk usaha judinya di Las Vegas. Entah apa bentuk investasi DT di Indonesia yang dibanggakan? Selain media bersama Hari Tanoe, khususnya dalam acara Miss Universe.

Kalaupun memang DT mau invest di Indonesia, hanya waktu yang tidak pas. Bukan ketua DPR yang hadir ke sana, tapi perwakilan BKPM yang memang punya kantor di New York. Selain itu, ada banyak orang kaya, bahkan lebih kaya dari DT yang bisa diajak invest di Indonesia. Kenapa DT di saat musim kampanye, dan di saat acara itu pula?

7. Saya sudah jelaskan pernyataan saya itu kalau itu bukan untuk ketua / rombongan pada komunikasi kita terdahulu. Tapi informasi yang saya dapatkan dari orang yang punya kredibilitas, tahu siapa-siapa saja yang datang pada saat resesi kongres. Ada banyak anggota dewan terhormat yg datang ke Washington DC atas nama kunjungan kerja tapi kongresnya libur.

Saya paham kalau Ketua dan rombongan mengikuti sidang IPU di PBB. Dan itu saya hormati. Yang kami masalahkan kan buka itunya. Tapi pengaturan jadwal yang secara protokoler tidak pantas.

8. Sebagai pejabat publik, anda memang harus siap dikritisi. Dan rakyat yang anda wakili punya hak bersuara berdasarkan pemahaman mereka. Kalau ada yang salah anda yang harus mengklarifikasinya kepada publik.

Saya menyampaikan rasa kepedulian saya karena memang nilai rupiah semakin terpuruk. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Ada beberpa perusahaan yang tutup. Tapi pejabat kita jalan-jalan keluar negeri dengan menghabiskan anggaran besar. Benar tidaknya, harga tiket lebih dari $14.000. Uang harian lebih dari $500.00 perhari. Dana penginapan lebih dari $1200-an per malam. Siapapun itu tahu kalau ini melebih-melebihkan dari yang sesungguhnya. Walaupun memang anggarannya demikian, kepada tidak ada rasa solidaritas untuk tidak menghamburkan anggaran di saat ada keprihatinan masyarakat?

9. Saya terkejut DT mendengar kalau DT berencana menanam modal untuk mengembangkan kecamatan Cigombong, Bogor. Luar biasa seorang kaya bernama DT untuk melakukan itu. Tapi saya percaya saja...tidak ada ruginya memang. Cuma sejujurnya saja agak aneh jika tiba-tiba DT mau invest untuk pembangunan sebuah kecamatan itu.

10. Itu adalah title yang teman-teman berikan karena saya salah seorang Imam yang dipercaya oleh walikota New York untuk menjadi "penghubung" antara kantor walikota dan komunitas Muslim. Saya juga NYPD liaison ke komunitas Muslim. Selain itu saya adalah wakil Muslim dalam badan kerjasama antar umat beragama di AS.
Semua itu menjadikan teman-teman memberikan julukan itu. Yang sesungguhnya juga tidak terlalu penting-penting amat.

11. Akhirnya saya sudah menjelaskan posisi saya dengan jelas. Hak pak Fadhli untuk menerima atau menolak. Dan kalau pemahaman saya tentang apa yang terjadi dianggap fitnah, dan mau somasi itu juga hak anda sebagai pejabat negara. Artinya dengan reaksi anda yang seperti ini juga memberikan saya pemahaman lebih jauh tentang siapa dan apa anggota dewan terhormat. Saya sekali lagi tidak punya beban, apalagi akan takut dengan ancaman itu. Toh akhirnya biar publik tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Dan mohon maaf komunikasi kita ini juga bisa terpublikasikan luas. Terima kasih!


__________________________



 Catatan :

 

Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta, Agung Laksono, menyarankan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bertanggung jawab atas kehadiran keduanya dalam acara kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Terlebih lagi, kehadiran keduanya dalam kampanye Donald Trump dilakukan saat melakukan kunjungan resmi parlemen.
Agung menyarankan keduanya hadir dalam pemanggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas pengaduan yang dilakukan anggota DPR. Menurut Agung, bukan hal yang aneh jika pimpinan DPR disidangkan melalui MKD.
"Kalau memang MKD menindaklanjuti dengan memanggil Ketua, Wakil Ketua DPR, dan pihak terkait, maka seyogianya hadirlah, jangan melakukan lobi-lobi, hadapi saja," ujar Agung dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (7/9/2015).
Agung mengatakan, Setya dan Fadli dapat menggunakan forum MKD untuk memberikan pertanggungjawaban. Selain itu, kesempatan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai forum klarifikasi untuk memberikan kejelasan yang sesungguhnya kepada publik.
"Kenapa mereka harus mampir secara spontan, padahal melekat jabatan sebagai Ketua DPR. Ada yang memandang ini merugikan negara, apalagi ke luar negeri dan menggunakan uang negara. Butuh transparansi dan akuntabilitas," kata Agung.
Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI telah melakukan rapat internal terkait dugan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon. Dugaan pelanggaran kode etik tersebut terkait kehadiran keduanya dalam acara jumpa pers yang digelar bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, MKD memutuskan bakal memproses Novanto dan Fadli meskipun tanpa aduan.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar