Semua figur politisi dari partai besar maupun kecil menyuarakan keinginan menghilangkan kemiskinan di negeri ini meski belum jelas bagaimana konsepsi dan programnya.
Dunia kemiskinan tidak hanya ditemui di desa, tetapi juga di perkotaan. Keduanya terkait erat bila dihubungkan dengan proses urbanisasi yang mengumuhkan perkotaan. Namun, jika ditelusuri akar masalahnya, kemiskinan di desalah menjadi penyebab, sedangkan kemiskinan di perkotaan lebih sebagai akibat.
Maka, jika kemiskinan di desa bisa diatasi, kemiskinan di kota dengan sendirinya bisa diperkecil. Atau, jika akar kemiskinan akan dibongkar, harus bertolak dari desa.
”Zoning” kemiskinan
Dalam era demokrasi perlombaan antara partai dan figur politisi tentu akan ada yang menang, setengah menang, maupun tidak kebagian menang. Dalam hal ini tidak ada yang kalah. Jika nanti ada yang menjadi pelaksana pemerintahan, pengawas pemerintahan, atau menjadi warga biasa, sebagai politisi semua harus tetap berkiprah menghilangkan kemiskinan.
Jika akar kemiskinan ada di desa, apa wujudnya? Selama ini warga desa kita kurang mendapat pendidikan yang mengarah pada menghilangkan kemiskinan.
Di suatu wilayah, katakan kabupaten, perlu diciptakan zoning kemiskinan yang dibuat bertingkat. Kriterianya bisa ditentukan atas dasar aktivitas ekonomi warga yang disesuaikan kondisi sumber dayanya, baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Kondisi zonasi kemiskinan itu menjadi bahan pendidikan yang harus dididikkan kepada masyarakat di desa. Masyarakat desa harus disadarkan tingkat kemiskinannya agar timbul gairah bersama bagaimana menghilangkannya.
Dari zoning ini bisa ditentukan juga gambaran desa mana yang mampu menjadi trigger yang menyebabkan zona miskin bisa lebih bergerak ekonominya. Mungkin dengan perbaikan infrastruktur, pemberian modal, atau pelatihan untuk keahlian tertentu. Semua berkat dorongan trigger itu.
Desa lebih hidup karena akar kemiskinan dikuasai. Pendidikan masyarakat yang mengarah pembongkaran akar kemiskinan akan bergerak lebih produktif lagi jika diisi pendidikan yang intensif dalam pembentukan modal usaha melalui pembangunan kelembagaan perbankan di pedesaan dan kiprahnya kalangan swasta yang sudah mapan serta thing tank dari perguruan tinggi.
Kemiskinan relatif
Proses rasionalisasi usaha perekonomian desa perlu menjadi pusat pemikiran para politisi yang kini sedang berlomba mendapat kedudukan politik di kelembagaan eksekutif maupun legislatif. Semua harus bisa menciptakan kemauan politik yang jelas terkait cara membongkar akar kemiskinan negeri ini.
Diyakini, sebagian besar bentuk kemiskinan yang dihadapi tergolong kemiskinan relatif, bukan kemiskinan absolut. Karena itu, dengan pendidikan masyarakat yang solid, yang terprogram secara territorial specific oleh para pemangku otonomi daerah, diyakini kemiskinan bisa teratasi, dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Semua bisa diwujudkan jika timbul kesadaran politik dalam membongkar akar kemiskinan di pedesaan.
Amat diharapkan, kalangan perbankan menjadi pelopor dalam menghadapi akar kemiskinan, jangan hanya di-counter dengan pernyataan bahwa dulu sudah ada upaya perbankan ”khusus”, tetapi mengapa berubah menjadi bank umum. Bank pertanian pun dinyatakan maju-mundur dalam rencana pembentukannya. Konon, ada perundangan yang melarang berdirinya bank khusus. Jika benar, mungkin perlu ada revisi.
Dalam kondisi politik masa depan, diharapkan hasil pemilu kali ini bisa membuahkan suasana berbeda untuk menghadapi kemiskinan bangsa. Dan, desa menjadi isu dominan, sedangkan penggerak utamanya ialah permodalan usaha yang dikelola mekanisme perbankan di desa.
Pendidikan
Bagaimana rasionalisasi pertanian dan masyarakat pedesaan diwujudkan. Salah satunya pendidikan dengan menanamkan mentalitas industrial yang setiap langkah usahanya mengejar nilai tambah. Jika semula hanya bisa menghasilkan produksi bahan baku, dengan industrialisasi di pedesaan diupayakan bisa diproduksi menjadi komoditas primer, sekunder, tersier, sampai kuarter, baru masuk pasar.
Semua itu adalah proses pendidikan masyarakat yang akarnya ada di permodalan. Fokusnya tentu pada mekanisme perbankan. Terkait dengan pembangunan pedesaan berupa usaha mikro, kecil, dan menengah yang pada prinsipnya harus bisa dikreasi, diciptakan, dan diselenggarakan di pedesaan, termasuk model perbankan, oleh masyarakat desa dan menjadi milik warga desa.
Kalau semua partai besar dan kecil serta politisinya menuju ke desa, kita berharap, akar kemiskinan bangsa segera dibongkar. Dari desalah pembangunan nasional kita ke depan.
Sjamsoe’oed Sadjad, Guru Besar Emeritus IPB
Sumber: Kompas, 23 April 2009
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/23/03143630/membongkar.akar.kemiskinan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar