Senin, 26 Januari 2015

Kopi Pahit untuk Presiden



BELUM tiga bulan menjabat, Presiden Jokowi sudah mendapat banyak ujian. Ujian terakhir adalah pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Syukurlah, Presiden mengikuti nuraninya dengan menggunakan moralitas hukum sebagai patokannya, yakni tidak menjadikan seorang tersangka sebagai kepala Polri. Jokowi pun lulus ujian.

Namun, ke depan, tampaknya bukan madu, teh manis, apalagi cokelat hangat plus donat yang akan disuguhkan untuk Presiden Jokowi. Mencoba berpikir positif, barangkali justru suguhan kopi pahit yang akan membuat Jokowi tahan tidak tidur, siap bekerja maraton memimpin kabinetnya.

Kabinet Kerja menjadi tanda karakter dan kehadiran sosok Jokowi. Ia bukan tipe pemimpin yang suka berlarat-larat dengan abstraksi teori atau balon-balon jargonisme, melainkan sosok yang cak-cek (ringan bekerja).

Ukuran pemaknaan diri dari Jokowi adalah ”guna” dan ”manfaat sosial”. Baginya, pemimpin harus punya passion dalam mewujudkan tiga kata kunci kepemimpinan, yaitu integritas, komitmen, dan kapabilitas.

Pemimpin yang punya passion pengabdian atau pelayanan selalu merasa bersalah jika banyak diam, apalagi mengeluh ketika menghadapi tantangan yang membutuhkan jawaban demi kemaslahatan sosial.

Berkubang dengan segala macam risiko menjadi konsekuensi logis. Berlepotan dengan lumpur persoalan jauh lebih bermakna dan indah daripada duduk di kursi empuk, menghirup udara AC, mat-matan makan-minum sambil mengobrol dan merenda pencitraan. Gaya hidup beraroma ala priayi yang borjuistik tak cocok bagi pemimpin seperti Jokowi.

Manusia empiris

Jokowi tipikal manusia empiris, yakni manusia yang memaknai tindakan—baik secara etik atau pragmatik—sebagai modus eksistensial (aktualisasi diri) untuk memasuki dan menemukan nilai-nilai otentik yang bermuara pada martabat.

Manusia empiris tidak menyembah kata-kata dan hipokrisi, tetapi penuh ketulusan mengubah atau mentransformasikan gagasan ke dalam daging realitas. Ketika berhadapan dengan daging realitas, ia mengerahkan segala kemampuannya untuk melahirkan karya-karya yang bernilai dan bermakna bagi publik.

Pribadi yang berorientasi pada kemaslahatan kolektif adalah pribadi yang solider, yakni pribadi yang tidak sibuk mengurusi agenda dan kepentingan pribadi, tetapi peduli kepada kepentingan orang banyak.

Cita-cita yang melekat dalam dirinya adalah keinginan untuk selalu hamemayu hayuning buwana lan menungsa (memperindah dunia dan menyelamatkan umat manusia/rakyat/bangsa).

Tentu, dalam pribadi yang solider terkandung elan filantropik; yakni jalan kemuliaan untuk mendarmakan seluruh totalitas diri, kemampuan, dan segala miliknya demi keselamatan umat manusia.

Sudah sangat lama di negeri ini tidak lahir pemimpin khas, yakni pemimpin yang berkarakter solider, punya passion pengabdian, pu- nya elan filantropik, dan berspirit profetik.

Seluruh cita-cita tentang kemuliaan watak macam itu memang sedang runtuh sehingga—meminjam istilah budayawan Radhar Panca Dahana—yang tersisa hanyalah remah-remah atau remukan menungsa.

Akibatnya, hampir semua orang, terutama mereka yang mengaku sebagai pemimpin, hanya punya horizon sempit terkait kepentingan dirinya. Individualisme dan egoisme dirayakan secara berderap-derap.

Keinginan kaya dan terkenal (tanpa peduli dengan caranya meraih kekayaan) telah menjadi impian kolektif. Ini menandai tragedi besar sebuah bangsa yang akhirnya berujung pada semangat colong-njupuk (korupsi) demi hedonisme.

Bangsa ini berharap, dengan kabinetnya yang berspirit kerja, rezim baru Jokowi-JK mampu mengembalikan kesadaran etik dan etos bangsa yang berbasis pada solidaritas sehingga terwujud mimpi besar hamemayu hayuning buwana lan menungsa yang turunannya adalah keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Konsep etik

Untuk itu, konsep dan tindakan etik hamemayu hayuning buwana lan menungsa dapat diperluas menjadi hamemayu hayuning budaya, bangsa lan negara.

Ini penting karena selama ini yang lebih diutamakan adalah hamemayu mundaking honorarium alias memuja naiknya penghasilan atau upah sehingga berlaku
rame ing honorarium sepi ing gawe (maju dalam hal imbalan, sepi dalam kerja/pengabdian). Terminologi wani pira sejatinya berakar dari runtuhnya konsep hamemayu hayuning buwana, menungsa, budaya, negara, lan bangsa.

Beranikah Kabinet Kerja Jokowi-JK menghirup kopi pahit, bersusah payah demi mewujudkan konsep hamemayu hayuning buwana, menungsa, budaya, negara, lan bangsa?

Beranikah Kabinet Jokowi mengakhiri ”pengkhianatan kaum intelektual” yang selama ini terus berulang dan hanya menghasilkan intelektual dan politisi salon yang culas dan hedonistik?

Memimpin negara-bangsa membutuhkan kemampuan berlapis-lapis, baik dalam skala budaya ide (melahirkan gagasan visioner, ber- nilai), budaya perilaku/ekspresi (budaya bertindak, baik secara etik maupun pragmatik), maupun budaya karya (hasil bernilai yang memberi makna atas kehidupan kolektif).

Tak kalah penting adalah ketangguhan sebagai kesatria konstitusi yang pro rakyat, pro keadilan, dan pro kesejahteraan serta steril dari korupsi.

Indra Tranggono
Pemerhati Kebudayaan dan Sastrawan


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar